JoSS, JAKARTA – Vaksin corona dari Sinovac Biotech China sampai di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam sebayak 1,2 juta dosis waksin Covid-19. Meski demikian vaksin tersebut masih menunggu izin dari BPOM dan Fatwa halal MUI sebelum disuntikkan kepada masyarakat. Kelompok pertama penerima vaksin adalah tenaga kesehatan.
“Kami sangat bersyukur, alhamdulillah vaksinnya sekarang sudah tersedia sehingga kami bisa segera meredam penyebaran penyakit COVID-19,” kata Joko Widodo, sebagaimana dikutip AP News.
Namun, Presiden Jokowi mengatakan vaksin tersebut belum bisa langsung digunakan karena masih menunggu otorisasi penggunaan vaksin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini masih diperlukan untuk memulai vaksinasi atau imunisasi massal.
“Tapi untuk memulai vaksinasi masih perlu tahapan-tahapan dari BPOM,” tambah Jokowi, sebagaimana dikutip Antara. Ia menegaskan segala prosedur terkait dengan vaksinasi harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. Presiden menekankan pertimbangan hasil uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan tenaga kesehatan bakal menjadi sasaran utama vaksinasi virus corona tahap pertama. “Untuk vaksin kiriman pertama, yang pertama mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan,” kata Terawan dalam konferensi pers ‘Kedatangan Vaksin Covid-19’ yang disiarkan melalui kanal YouTibe FMB9ID_IKP, Senin (7/12).
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Lebih dari 500.000, Perkiraan Vaksinasi Awal 2021
Terawan menyampaikan Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Sistem penerima vaksin tersebut dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mencegah informasi data ganda.
Sistem yang dibangun itu akan mendata penerima vaksin melalui filter data individu penerima vaksin prioritas berdasarkan nama dan alamat. Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri, serta memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi.
“Dalam hal ini Kemenkes sudah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota. Selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim Sistem informasi KPC PEN yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name, by address,” jelasnya.
Lebih lanjut, Terawan menjelaskan pelaksanaan distribusi vaksin nantinya bakal dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan standar operasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan aturan distribusi vaksin covid-19 bagi masyarakat akan rampung dalam satu sampai dua minggu ke depan.
Aturan ini, katanya, membagi soal distribusi vaksin yang akan dibagikan melalui dua skema. Pertama, secara gratis. Kedua, berbayar secara mandiri.
“Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam satu sampai dua minggu ke depan,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual terkait kedatangan vaksin covid-19, Senin (7/12).
Secara total, pemerintah sudah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin covid-19. Vaksin datang dari Sinovac, perusahaan farmasi China.
Meski demikian, Airlangga mengatakan vaksin itu belum bisa langsung digunakan karena pemerintah masih perlu menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu vaksin juga perlu menunggu evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. (lna)
Leave a Reply