Jika Mengacu 2020, Jateng dan DIY Jadi Provinsi Dengan UMP Terendah

Ilustrasi | Foto: aa.com.tr
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, membuat Pemerintah RI menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik dari tahun ini.

Keputusan itu tertuang dalam dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 yang telah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020,” kata Ida dalam SE tersebut dikutip, Kamis (29/10).

Berdasarkan upah minimum provinsi pada 2020 yang menjadi acuan 2021 mendatang, lima daerah yang memiliki UMP terendah yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp1.704.608, terendah ke dua yakni Jawa Tengah sebesar Rp1.742.015, disusul Jawa Timur Rp1.768.777, Jawa Barat Rp1.810.350 dan  Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp1.945.902.

Adapun lima daearah dengan UMP tertinggi pada 2020 yakni DKI Jakarta Rp4.267.349, tertinggi ke dua yakni Papua Rp3.516.700, disusul Sulawesi Utara Rp3.310.723, kemudian Bangka Belitung sebesar Rp3.230.022 dan Papua Barat sebesar Rp3.134.600

Meski menuai penolakan dari kaum buruh dan pekerja, Ida mengklaim terdapat 18 provinsi yang sepakat akan mengikuti ketentuan pemerintah pusat, yakni tidak menaikkan upah minimum.

Baca juga: Sah! Pemerintah Tetapkan Upah Minimum 2021 Tidak Naik

“Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UM tahun 2021,” kata Ida.

Melalui surat edaran tersebut, para Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UM 2021 sama dengan nilai UM tahun 2020, juga menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Ida menyebutkan, penetapan upah minimum 2021 telah menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2021 seperti yang ketentuan yang ada di PP 78 tahun 2015. Meski begitu, PP tersebut tidak didesain dengan kondisi adanya pandemi seperti saat ini. Menurutnya, keputusan penetapan upah 2021 ini sudah melalui diskusi dan pertimbangan sehingga jalan yang tengah diambil adalah upah 2021 sama dengan 2021.

Menurut Ida yang menetapkan upah minimum masing-masing provinsi adalah para gubernur. Dia pun berharap latar belakang dan beberapa landasan yuridis yang sudah disebutkan di surat edaran  tersebut menjadi penguat bagi para gubernur dalam mengambil kebijakan terkait dengan upah minimum di 2021.

“Di surat edaran itu memang meminta, tapi saya kira gubernur akan juga melihat kondisi perekonomian di masing-masing provinsinya, saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi. Karena ketika kami mendiskusikan Dewan Pengupahan Nasional, itu sebenarnya juga berdasarkan masukan dari berbagai pengurus pengupahan daerah,” ujar Ida.

Adapun, 18 provinsi yang akan melaksanakan SE tentang upah minimum 2021 yakni: Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*