JoSS, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi basis atau pangkalan militer negara mana pun.
Pernyataan Menlu RI tersebut merupakan tanggapan atas laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), atau Pentagon, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi pangkalan militer oleh China.
Laporan Pentagon yang disampaikan pada Kongres AS pada Selasa (1/9/2020) menyebutkan bahwa China berupaya membangun jaringan logistik di beberapa negara yang dapat mencakup sebagian besar Samudra Hindia. Salah satu negara yang disebut AS tengah dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan logistiknya adalah Indonesia.
Pada pengarahan kepada media, Menlu Retno mengatakan Kemlu RI telah membaca laporan Pentagon tersebut dan menyatakan Indonesia tidak akan dapat dijadikan basis militer RRT, atau negara mana pun.
“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun,” jelasnya, Jumat (4/9/2020).
Selain Indonesia, laporan Pentagon juga menyebutkan sejumlah negara lain di Asia dan Afrika yang mereka yakini dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan militer, di antaranya Myanmar, Pakistan, Kamboja, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.
Baca juga: Utang Amerika Serikat 98% dari PDB, Ketidak Seimbangan Fiskal Terparah Sejak Akhir PD II
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan tak ada peluang sekecil apapun bagi negara China atau negara manapun membangun pangkalan militer di Indonesia.
“Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apapun kepada negara manapun,” kata Effendi, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Untuk saat ini kata Effendi, Kementerian Pertahanan memang belum menyampaikan niatan China itu kepada DPR Komisi I yang merupakan rekanan Kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. “Gak ada. Belum ada (pembicaraan),” kata dia.
Effendi mengatakan selama ini kerja sama militer memang kerap dilakukan Indonesia. Namun kerja sama dengan membuat langsung pangkalan militer adalah dua hal berbeda.
Pembangunan pangkalan militer, kata dia, tentu sangat tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekalipun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di Indonesia.
“Betul acuannya kita negara yang diamanatkan oleh konstitusi kita bebas aktif. Tapi lagi-lagi ini kan kebijakan negara yang bisa diterjemahkan oleh pemerintah dan DPR kita ketentuannya tidak membenarkan itu,” kata dia.
“Kita lebih baik bersuara, ingatkan jangan ada pihak baik pemerintah maupun DPR atau pihak terkait lain yang berpikir untuk membuat peluang arah ke adanya pangkalan, apapun alasannya kepada negara manapun. Bukan hanya China tapi negara lain yang punya kepentingan juga tidak boleh karena itu konstitusi kita,” jelasnya. (lna)
Leave a Reply