DPR Sahkan UU Bea Materai Satu Tarif Rp10.000 Berlaku Mulai 2021

Ilustrasi
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Materai telah disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuannya, mengatur tarif bea materai ditetapkan sebesar Rp10.000 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021.

Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan I periode 2020-2021 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (29/9).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyatakan terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU bea meterai untuk disahkan menjadi UU yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.

Di sisi lain, fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU tentang Bea Meterai karena berpendapat kenaikan itu berpotensi melemahkan daya beli masyarakat sehingga menjadi beban baru bagi perekonomian.

Tak hanya itu, perluasan dokumen dan tarif tunggal Rp 10.000 dan batasan nilai dokumen hanya di atas Rp 5 juta juga dianggap menjadi tidak senafas dengan penurunan PPh badan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

UU Bea Meterai yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 ini mengatur mengenai tarif bea meterai yang sebelumnya Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu tarif yaitu Rp 10.000.

Kemudian dokumen yang semula dikenai Bea Meterai dengan memuat jumlah uang bernilai di atas Rp 250 ribu sampai Rp 5 juta menjadi tidak dikenai Bea Meterai.

Baca juga: DPR Setujui Penambahan Anggaran Kejagung Sebesar Rp350 Miliar Pada APBN 2021

Selanjutnya UU Bea Meterai juga berisi mengenai penyetaraan pengenaan pajak atas dokumen baik dalam bentuk kertas maupun digital dan penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga.

UU Bea Meterai turut memberikan fasilitas berupa pembebasan pengenaan Bea Meterai atas dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana alam atau bersifat keagamaan dan sosial, serta dalam rangka mendorong program pemerintah dan melaksanakan perjanjian internasional.

Tak hanya itu, UU Bea Meterai sekaligus menyempurnakan sanksi administratif dan pidana atas ketidakpatuhan maupun keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai sekaligus sanksi terkait pengedaran, penjualan, pemakaian meterai palsu serta bekas pakai.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah berlaku sejak 1 Januari 1986.

Selama kurun waktu kurang lebih 35 tahun itu aturan tersebut belum pernah diubah. Sementara itu, situasi dan kondisi di masyarakat dalam lebih dari tiga dekade terakhir telah banyak mengalami perubahan dari berbagai bidang.

“Hal tersebut tentunya menyebabkan sebagian besar pengaturan bea meterai yang ada, sudah tidak lagi dapat menjawab tantangan kebutuhan penerimaan negara yang meningkat serta perkembangan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat,” tuturnya.

Ia meyakini kenaikan bea meterai mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Sebab, tarif bea meterai yang saat ini dibagi menjadi dua lapis tarif, yakni Rp3.000 dan Rp6.000 per lembar akan digabungkan menjadi satu tarif sebesar Rp10 ribu per lembar.

“UU tentang Bea Meterai ini direncanakan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021 sehingga terdapat cukup waktu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” ucapnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*