BPBD DIY Minta Masyarakat Tidak Panik Soal Potensi Tsunami Raksasa di Pantai Selatan

Ilustrasi
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Danang Samsurizal meminta masyarakat di pesisir Pantai Selatan tidak perlu panik terkait hasil penelitian Seismologi Institut Teknologi bandung (ITB) adanya potensi tsunami raksasa setinggi 20 meter yang diprediksi melanda bagian selatan Pulau Jawa.

Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan menyiapkan upaya mitigasi. Menurutnya prediksi potensi tsunami telah muncul sejak 2019 yang disampaikan oleh peneliti tsunami, Widjo Kongko. “Kami juga bikin kesiapan mitigasi,” ujarnya, Selasa (29/9/2020).

Ia mengatakan di Kawasan selatan Pulau Jawa memang memiliki jejak-jejak tsunami, sehingga memang berpotensi tsunami di masa depan. Prediksi itu kata dia, perlu menjadi warning kepada masyarakat untuk sadar jika saat ini kita tinggal di Kawasan rawan bencana. “Mau tidak mau harus kita sikapi, kayak Covid-19 ini, namanya adaptasi,” katanya.

Upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana yang disiapkan diantaranya membuat bangunan tahan gempa, tata ruang, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, sistem peringatan dini dan lainnya. Meski belum bisa dibilang sepenuhnya siap, DIY telah mulai menyiapkan beberapa upaya tersebut.

Jalur evakuasi yang sudah ada kata dia sudah bagus. Namun untuk sirine, masih perlu di-upgrade karena faktor usia. Kemudian untuk edukasi masyarakat, pihaknya telah membentuk beberapa Desa Tangguh Tsunami di kawasan selatan.

Baca juga: UGM Kembangkan Sistem Deteksi Dini Gempa 3 Hari Sebelum Guncangan

Ia mengakui Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo dan sekitarnya termasuk dalam kawasan rawan tsunami. Maka dalam penataan ruang di sekitar YIA pihaknya juga dilibatkan untuk memberi pertimbangan kesiapan terhadap potensi tsunami. “Tapi memang ada baiknya kita kurangi pembangunan di kawasan resiko tinggi,” ungkapnya, dilansir dari Harianjogja.com.

Terdapat dua jenis mitigasi yakni struktural dan non struktural. Mitigasi structural ia mencontohkan seperti yang dilakukan Jepang dengan membangun tembok. Hal ini menurutnya tidak cocok di Indonesia, maka mitigasinya diarahkan pada non structural, seperti penanaman pohon di pinggir muka laut, edukasi masyarakat dan lainnya.

Ia berharap prediksi tsunami tidak membuat panik masyarakat. Kendati demikian potensi ini tetap harus disampaikan. “Jangan sampai masyarakat abai padahal di situ ada jejak bencana, sehingga korbannya jadi banyak. Kawasan bencana harus disikapi,” katanya.

Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Resiko bencana (FPTPRB), Eko Teguh, mengatakan tsunami memiliki siklus yang panjang dan pasti terjadi di beberapa titik, termasuk selatan Jawa. “Pemerintah bertanggung jawab mengurangi resiko, bukan malah menambah resiko,” katanya.

Ia menjelaskan penambahan resiko yang dimaksud seperti pelanggaran tata ruang kawasan. Pada kawasan berpotensi bencana, semestinya tidak dijadikan lokasi paat aset, tapi lebih untuk kawasan pertanian sehingga tidak menimbulkan banyak korban.

Dalam tata ruang di kawasan berpotensi tsunami, ia melihat Pemda DIY cukup berani menempatkan infrastruktur besar seperti YIA. Keberanian ini menurutnya harus diimbangi dengan kebijakan yang pro keselamatan warga.

YIA dan sekitarnya harus diimbangi dengan upaya penyediaan perangkat penyelamatan yang memadahi. “Jangan sampai hanya bandaranya, tapi sekitarnya juga. Minimal investasi pada penyelamatan warga harus seiring dengan investasi pembangunan,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*