Sah! KUA PPAS 2021 Provinsi Jateng Diteken, SiLPA Nihil

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto dan Gubernur Jateng Ganajr Pranowo didampingi  Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko usai menamdatangani nota kesepakatan KUA PPAS 2021, Kamis (30/7/2021) | Foto: Dok. Humas DPDRD Jateng
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – DPRD Jateng menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna yang dilakukan secara virtual, Kamis (30/8).

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS 2021, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta pendapat anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna baik yang hadir dalam ruang sidang maupun secara virtual.

“Apakah KUA PPAS dapat disetujui Anggota DPRD?”, kata Politikus PDI Perjuangan itu yang disambut kata, “setuju!”, dari sejumlah Anggota Dewan di dalam ruang paripurna dan secara online.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan KUA PPPAS oleh Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko dan Ganjar Pranowo. Usai penandatangan, Ganjar dipersilahkan memberikan sambutannya.

Ganjar menyatakan kebijakan anggaran 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi. “Arah kebijakannya yakni APBD pertolongan penanganan pasca-Covid-19. Terutama ketahanan ekonomi daerah, keberlanjutan kelangsungan hidup masyarakat di masa pandemi,” kata Ganjar.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan program rencana Pemerintah Provinsi Jateng, hanya saja dibutuhkan kesesuaian dengan situasi pandemi seperti sekarang ini.

Dari segi belanja akan difokuskan di sejumlah sektor. Pemulihan ekonomi, bantuan sosial dan penanganan untuk kebencanaan, reformasi pendidikan, penguatan sistem kesehatan, an peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Buktikan Kesiapan Birokrasi di Era New Normal, Sekwan DPRD Jateng Pamerkan Parlemen Digital

“Minimal awal 2021 fokus pada ekonomi. Lalu percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Fokus pada program ekonomi mikro, kecil, dan ultra mikro. Pemulihan kualitas hidup yang berdaya saing,” jelasnya.

Ganjar menuturkan penandatanganan nota kesepakatan itu merupakan upaya dalam rangka pembangunan sinergitas dan harmonisasi politik anggaran untuk mendukung pembangunan Jateng. Di sisi lain, lanjutnya ekonomi lokal atau daerah diharapkan bisa positif pada triwulan ketiga ini.

“Kuartal satu dan dua (perekonomian) buruk, negatif. Ketiga kita tendang. Minimal tetap positif. Ada target yang kita upayakan dan terobosan- terobosannya,” tuturnya.

Secara ringkas, Ganjar merinci, rancangan APBD Provinsi Jateng 2021 diantaranya Pendapatan Daerah Rp 26,57 triliun dan Belanja Daerah Rp 26,92 triliun sehingga defisit Rp 350 miliar.

Adapun untuk Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Rp 620 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 270 miliar sehingga Pembiayaan Netto menjadi Rp 350 miliar. Dari angka Defisit dan Pembiayaan Netto itu, angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) menjadi nihil.

“Dengan telah ditandatanganinya KUA PPAS 2021, diharap APBD Jateng 2021 dapat mencapai visi dan misi Jateng,” pungkas Ganjar dikutip dari laman resmi dprd.jatengprov.go.id. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*