DIY Minta Pusat Beri Keleluasaan Daerah Gelar KBM Tatap Muka

Ilustrasi | Foto: suara.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Pemprov DIY meminta pemerintah pusat agar memberi keleluasaan daerah untuk menentukan, kapan waktu tepat mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah bisa digelar.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilaporkan akan mengizinkan sekolah di wilayah zona kuning atau zona risiko rendah kasus Covid-19 untuk menggelar kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardoyo mendesak agar pemerintah pusat memberi keleluasaan daerah untuk menentukan, kapan waktu tepat mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah bisa digelar.

Didik menuturkan, dari arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ngarsa Dalem awal pekan ini pun telah menyatakan agar rencana pembukaan kegiatan belajar tatap muka di DIY dilakukan secara bertahap.

“Bapak Gubernur meminta pembukaan bertahap kegiatan belajar itu dimulai dari tingkat kampus, baru dilanjutkan SMA/SMK sampai terus turun di jenjang di bawahnya,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo.co.

Sementara untuk kegiatan perkuliahan di Yogya sendiri berdasar hasil pertemuan akhir Juli lalu dengan sejumlah perwakilan kampus DIY rencananya baru dimulai September nanti.

Baca juga: Tak Pakai Masker di Yogyakarta Bakal Kena Denda Rp 100 Ribu

“Jadi untuk KBM tingkat SMA/SMK sampai jenjang di bawahnya belum bisa dipastikan kapan dimulai tatap mukanya. Kami evaluasi dulu tatap muka yang digelar tingkat kampus,” ujar Didik.

Jika kampus sudah menggelar tatap muka September nanti pun, ujar Didik, tak serta merta SMA di DIY langsung bisa menggelar tatap muka. Tetap harus ada kajian, rekomendasi dan juga simulasi sebelum uji coba tatap muka dilaksanakan.

Kajian yang dimaksud, ujar Didik, tak hanya berasal dari penilaian otoritas kesehatan dan pemerintah, tapi juga masukan wali murid. Sebab ketika sekolah mulai dibuka, Pemda DIY menjamin tak akan memaksakan peserta didik harus masuk.

Karena yang dijadikan patokan tatap muka sekolah itu tetap kondisi lingkungan guru, siswa dan juga akses mereka ke sekolah; apakah menggunakan transportasi umum atau tidak, dan apakah juga berasal dari wilayah yang penularannya tinggi.

“Kami jelas tak mau, baru sepekan dua pekan sekolah dibuka tatap muka, lalu harus menutup lagi sekolah-sekolah itu,” Didik menambahkan.

Pemda DIY sendiri memang setuju saja ketika pemerintah pusat akhirnya mengizinkan zona kuning Covid-19 menggelar tatap muka di sekolah.

Sebab jika ketentuannya masih membatasi zona hijau yang bisa menggelar tatap muka, maka yang di DIY diperkirakan yang bisa menggelar kegiatan itu hanya satu dari lima kabupaten/kota saja, yakni Kulon Progo.

“Kami tak mau sampai muncul klaster baru lagi gara gara sekolah dibuka. Bagi DIY, wilayah pendidikan jadi bagian paling akhir untuk uji coba pembukaan di masa pandemi ini,” ujarnya.

Penularan kasus Covid-19 di DIY sendiri sampai Agustus ini masih terus terjadi dan bahkan melonjak tajam sejak Juli lalu di empat wilayah, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

“Kami juga pasti harus menunggu hasil evaluasi gugus tugas, wilayah mana yang benar-benar bisa aman menggelar KBM tatap muka itu,” ujar Didik. Sehingga ketika pemerintah pusat memberi lampu hijau daerah zona kuning seperti DIY bisa menggelar tatap muka tidak akan langsung diterapkan tanpa proses kajian bersama berbagai pihak. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*