JoSS, REMBANG – Seorang siswa kelas VII SMPN 1 Rembang Dimas Ibnu Alias tetap semangat berangkat ke sekolah saat teman-temannya sekolah daring di masa pandemi virus Corona atau COVID-19 ini. Dimas terpaksa belajar tatap muka sendirian karena tak punya ponsel pintar atau smartphone.
“Barangkali, bagi keluarganya, beras jauh lebih dibutuhkan daripada ponsel pintar dan kuota internet,” kata Kepala SMP N 1 Rembang Isti Chomawati, seperti dilansir dari detik.com, Kamis (23/7).
Pemerhati pendidikan dari lembaga swadaya masyarakat Komisi Nasional Pendidikan (Komnas Pendidikan), Andreas Tambah mengatakan apa yang dialami Dimas merupakan fenomena gunung es.
“Kasus seperti Dimas dengan kesulitan membeli smartphone ini sebenarnya banyak, baik di kota besar maupun di pelosok daerah,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah setempat harus mengambil kebijakan tentang relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Andreas mengingatkan perihal kebijakan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan kepala daerah. Nadiem telah merevisi Permendikbud tentang Penggunaan Dana BOS dan BOP PAUD demi meyesuaikan keadaan di masa pandemi ini.
Dalam Permendikbud yang diteken Nadiem pada 9 April 2020 itu, ada Pasal 9A huruf a yang mengatur bahwa sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler untuk membeli pulsa, paket data, dan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik. Lantas bagaimana beli pulsa bila ponsel pintar saja tidak punya?
“Kalau hanya satu orang (Dimas), kenapa sekolah tidak membiayai untuk membeli smartphone? Toh smartphone Rp 1 juta juga sudah bagus. Ini supaya Dimas bisa seperti yang lain. Mau tidak mau, zaman sudah berubah, konsep pembelajaran juga berubah karena situasi tidak memungkinkan untuk tatap muka,” tutur Andreas.
Baca juga: Jauh Lebih Efisien, SMP Negeri 2 Rembang Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh Gunakan Radio
Menanggapi hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia turut prihatin atas nasib Dimas. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti juga mengkritik pendidikan jarak jauh (PJJ) pemerintah pusat yang dinilai tidak efektif dan efisien. Menurutnya ada bias kelas sosial yang terbentuk dari sistem pendidikan jarak jauh.
“KPAI menyimpulkan bahwa PJJ pada fase 1 berjalan tidak efektif/efesien, bias kelas sosial ekonomi, bias perkotan dan pedesaan serta bias Jawa dan luar Jawa,” tutur Retno.
Retno meminta pihak SMPN 1 Rembang segera memetakan murid-muridnya yang tak memiliki sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran secara online. Selain itu, ketidakmampuan siswa mengakses internet juga patut disoroti sekolah.
“Para guru harus dipersiapkan membuat modul pembelajaran bagi anak-anak yang tidak bisa daring selama PJJ,” imbuh Retno.
Pemkab Rembang, kata Retno, harus memetakan sekolah-sekolah yang tidak mampu melakukan pembelajaran daring. Dengan begitu, setiap sekolah dapat mempersiapkan modul pembelajaran.
“Pemerintah (daerah) betul-betul memetakan daerah dan atau orang tua siswa mana saja yang tidak memiliki akses penuh terhadap gawai, laptop, komputer, kuota internet, termasuk daerah yang belum terlayani aliran listrik,” imbuhnya.
Retno meminta pemerintah pusat untuk menggrastiskan internet selama sistem PJJ. Diharapkan, para siswa merasa nyaman belajar dan terhindar dari stres.
“KPAI merekomendasi agar pemerintah mengratiskan internet untuk PJJ fase 2 selama 6 bulan ke depan,” tuturnya. (lna)
Leave a Reply