COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

125.396

127.083

2%

Kasus Baru

1.893

1.687

-11%

Update: 10 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Setelah Pembatasan Visa, China Berencana Larang Media AS Beroperasi

Foto: nypost.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, CHINA – Pemerintah China mengumumkan rencananya melarang media asal Amerika Serikat melakukan peliputan berita di negaranya. Larangan peliputan media Negeri Paman Sam ini muncul setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan empat media China merupakan corong propaganda pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Pemimpin redaksi surat kabar pemerintah China Global Times, Hu Xijin, pada Rabu (1/7) menyatakan kabar tersebut, seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Namun, Xu Xijin tak memberikan detail dari larangan itu. Global Times merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh koran People’s Daily milik Partai Komunis China yang berkuasa.

Sebelumnya, empat media China itu terdiri dari stasiun televisi China Central Television (CCTV), kantor berita China News Service, surat kabar People’s Daily dan Global Times ditetapkan sebagai media dengan misi diplomatik asing oleh Amerika Serikat.

Hubungan China dan AS terus memanas setelah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong di sah kan. China selalu membalas setiap kebijakan AS yang merugikan warganya.

Baru-baru ini, pemerintah China melakukan pembatasan visa pada warga AS sebagai pembalasan atas batasan yang sama untuk pejabat mereka. Pembatasan visa ini hanya berlaku pada warga AS ‘tertentu’ tanpa disebutkan detailnya.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Berlaku, Taiwan Siap Tampung Panyintas Dari Hong Kong

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian hanya mengatakan aturan ini ditujukan untuk warga Amerika yang berperilaku ‘mengerikan’ dan terkait dengan Hong Kong.

Zhao Lijian juga menekankan pada Washington tentang upaya mereka menghalangi undang-undang China dan menjaga keamanan nasional di Hong Kong tidak akan berhasil, meskipun mereka menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di Beijing.

“Undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China dan negara-negara asing tidak berhak ikut campur,” kata Zhao.

Sebelumnya, AS melalui Menlu Mike Pompeo akan melakukan pembatasan visa pada mantan pejabat dan pejabat China yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebebasan Hong Kong, termasuk mereka yang bertanggung jawab dalam merusak otonomi tingkat tinggi Hong Kong.

“Otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan implementasi penuh Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris serta penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah sangat penting. Amerika Serikat akan terus meninjau kembali otoritasnya untuk menanggapi masalah ini,” kata Pompeo.

Balas dendam berupa sanksi visa memang tak berdampak langsung layaknya sanksi ekonomi tapi hal ini berdampak pada perjalanan anak-anak pejabat Cina yang sering pergi ke AS untuk melanjutkan studi. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*