Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

59.394

60.695

3%

Kasus Baru

1.624

1.301

-20%

Update: 3 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Parlemen China Setujui UU Keamanan Nasional Hong Kong

Foto: news.rthk.hk
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, CHINA – Parlemen China meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang kontroversial pada Selasa (30/6). UU itu memberikan kewenangan lebih bagi China terhadap urusan Hong Kong.

Dilansir AFP, sejumlah media lokal China seperti Now TV, RTHK, dan South China Morning Post melaporkan bahwa badan legislasi China, Komite Tetap Nasional dengan suara bulat menyetujui undang-undang itu pada Selasa pagi.

Hingga kini, belum ada laporan resmi dari pemerintah China terkait pengesahan UU tersebut. Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam juga menolak mengomentari apakah UU itu telah disahkan atau belum.

“Saya pikir pada saat ini, tidak pantas bagi saya untuk mengomentari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum keamanan nasional,” ujar Lam kepada wartawan di Hong Kong pada Selasa pagi.

Dikutip dari CNNIndonesia, UU Keamanan Nasional Hong Kong bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang China untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah itu.

Tak hanya itu, di bawah UU itu, China berwenang mengambil alih penanganan hukum di Hong Kong yang dinilai mengancam keamanan nasional Negeri Tirai Bambu.

Dalam UU itu, pemerintahan Presiden Xi Jinping juga bisa mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong Kong yang dinilai kian mengikis otonomi Hong Kong sebagai wilayah khusus.

RUU ini bahkan memicu demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi di Hong Kong kembali terjadi setelah sempat mereda selama pandemi virus corona (Covid-19) berlangsung.

Oposisi khawatir UU Keamanan Nasional semakin menghancurkan kebebasan berpolitik dan otonomi Hong Kong. Mereka menilai UU ini sengaja dibuat demi membendung perbedaan pendapat dan upaya demokratisasi Hong Kong atas China.

Sementara itu terkait langkah Amerika Serikat yang menghalangi pengesahan RUU tersebut dengan memberlakukan pembatasan visa badi pejabat Tiongkok di negaranya, China kini melakukan aksi balasan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan upaya AS untuk menghalangi pengesahan rancangan undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang digagas negaranya tidak akan pernah berhasil.

Pihaknya memperingatkan bahwa pihaknya akan memberlakukan pembatasan visa bagi warga AS “yang telah berperilaku buruk” terhadap urusan Hong Kong.

“Untuk merespons respons yang salah dari AS, China memutuskan memberlakukan pembatasan visa terhadap warga Amerika yang telah berperilaku buruk terkait urusan Hong Kong,” kata Zhao dalam jumpa pers di Beijing pada Senin (29/6).

Meski begitu, Zhao tidak menjelaskan secara spesifik kategori warga AS yang masuk dalam kebijakan pembatasan visa ini.

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada akhir pekan lalu memberlakukan larangan visa bagi sejumlah pejabat China yang terlibat pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*