COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

132.816

135.123

2%

Kasus Baru

2.098

2.307

10%

Update: 14 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Jadi Warga Papua Nugini, Buron Kasus Bank Bali Djoko Tjandra Bisa Bikin KTP WNI Langsung Jadi

Foto terbaru Djoko Tjandra, Buron kasus Bank Bali | Foto: istimewa
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti banyaknya kejanggalan data kependudukan buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Joko Tjandra mengajukan PK tanggal 8 Juni 2020 menggunakan KTP yang baru dicetak pada hari yang sama. Dalam KTP itu tertulis Joko Soegiarto Tjandra.

Selain itu, Boyamin menyebut data KTP Joko Tjandra itu berbeda dari dokumen lama. Dia juga mengatakan bila Joko Tjandra seharusnya tidak bisa melakukan rekam data KTP elektronik karena sesuai ketentuan datanya nonaktif.

Diketahui, Joko Soegiarto Tjandra karena di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP elektronik maka sesuai ketentuan datanya nonaktif sejak 31 Desember 2018.

“Meskipun datanya telah nonaktif, ternyata Joko S Tjandra diduga bisa melakukan cetak KTP elektronik pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama, 8 Juni 2020,” kata Boyamin, dalam keterangannya yang diterima JoSS.co.id, Senin (6/7).

Baca juga: Kejagung Sebut 13 Perusahaan Tersangka Skandal Jiwasraya, Kerugian Negara Rp12 Triliun

Rekam data itu disebut Boyamin dilakukan Joko Tjandra di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan yang berada di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama. Perihal ini disebut Boyamin dilaporkannya ke Ombudsman.

“Semestinya Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki paspor Negara Papua Nugini. KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950,” ucap Boyamin.

“Atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di Pengadilan tahun lahir 1950 maka semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan proses persidangan PK yang diajukan Joko Tjandra. Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S Tjandra dapat merekam data dan memperoleh KTP elektronik maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia,” imbuhnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*