JoSS, SEMARANG – Sebanyak 17 kecamatan di Jawa Tengah tidak memiliki SMA/SMK Negeri. Untuk itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan dalam waktu dekat soal sekolah jarak jauh SMA dan SMK akan diputuskan.
Dia menambahkan uji coba sekolah jarak jauh itu rencananya dilakukan di empat kecamatan. “Dalam waktu pendek, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa langsung diputuskan. Kita mau buat kelas jarak jauh,” kata Ganjar Kamis (25/6).
Menurutnya, sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi badi daerah yang tidak memiliki sekolah negeri salah satu contohnya di Tawangmangu yang merupakan tempat kelahirannya.
“Kita carikan solusi untuk sekolah jarak jauh. Jadi kelas jarak jauhnya kita pinjam sekolah yang ada di sana, apakah itu gedung SMP, tetapi pengelolaanya tetap di SMA Negeri terdekat yang ada di sana. Jadi statusnya tetap negeri,” jelasnya.
Kelas jarak jauh itu juga menjadi solusi untuk pemerataan sekolah. Ini juga menjadi solusi dan jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan fasilitas.
Baca juga: Pemalsu SKD Diancam Pidana, 1.007 Pendaftar PPDB Cabut Berkas
“Ini untuk pemerataan. Ini akan kita terapkan, uji cobanya sekitar empat kecamatan yang nanti akan kita sampaikan. Ini evaluasi yang kemarin ada,” ungkap Ganjar, dikutip dari Kabar24.com.
Problem lain yang juga ditemukan dalam pelaksanaan PPDB daring tahun ini adalah masalah SKD aspal dan sertifikat yang dilampirkan. Terkait SKD aspal kemarin sudah ada yang mengaku sengaja mencarinya agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Tetapi ada juga yang mengaku iseng mencari dan mendapatkanya.
“Masalah lain yang muncul adalah demoralisasi. Agar bisa diterima, mereka mencari SKD. Sudah ketemu yang mengaku dari sampling kemarin bahwa ia iseng mencari SKD dan berhasil mendapatkan.
Sudah dikonfirmasi bahwa itu (SKD) tidak betul. Maka saya sudah meminta untuk Bapak-Ibu jangan menggunakan SKS aspal. Cari saja sekolah yang terdekat,” tegas Ganjar.
Terakhir, memang banyak sertifikat dan piagam yang dijadikan lampiran pendaftaran. Pemprov Jateng melalui Disdik juga melakukan verifikasi terkait hal itu. Termasuk melibatkan pakar dan mencari aturan yang berlaku. “Semua itu agar bisa fair. Hari ini, malam ini akan kita tutup (pendaftaran),” katanya. (lna)
Leave a Reply