JoSS, SOLO – Pandemi Covid-19 memukul hampir semua lini usaha, tak terkecuali industri transportasi milik pemerintah daerah Solo, Batik Solo Trans (BST). Keterpurukan tak hanya disebabkan oleh sepinya penumpang, namun kru bus harus menanggung biaya bahan bakar untuk operasional.
Direktur PT. Batik Solo Trans, Sri Sadadmojo, mengatakan saat ini perusahaan kesulitan untuk membayar upah para kru bus. Bahkan, kini beban biaya solar menjadi tanggungan pengemudi. Lalu, pendapatan setelah dipotong biaya solar menjadi hak para kru bus.
“Sudah tidak ada setoran ke perusahaan. Kondisinya semacam ini bagaimana lagi. Jadi setiap kru bus yang berangkat syukur-syukur bisa menutup biaya solar. Kalau sisa ya untuk kru bus. Kalau sisa lagi ya untuk perusahaan,” ujar Sadad, panggilan akrabnya.
Tak hanya itu, Sadad menceritakan saat akhir pekan, tiap koridor hanya berjalan sebanyak dua bus. Akibatnya, jarak antarbus bisa mencapai 60 menit bahkan lebih.
Dikutip dari Solopos, nasib dua armada BST Solo yang beroperasi itu pun tetap saja tidak penuh terisi penumpang.
Sementara itu, salah seorang penumpang bus, Mulyani, mengaku biasanya ia hanya perlu menunggu sekitar 15 menit saja. Namun, pekan ini ia memerlukan waktu hingga 45 menit untuk menunggu bus koridor 1.
Baca juga: Disnakerperin Solo Catat Jumlah Karyawan Yang Dirumahkan Capai 2.474 Orang
BLT untuk Pekerja Transportasi
Di tengah terpuruknya usaha transportasi akibat dihantam pandemi Covid-19, tersiar kabar rencana penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah. BLT senilai Rp600.000 itu akan diberikan kepada pekerja sektor transportasi darat mulai dari sopir, kernet, dan staf perusahaan otobus.
Terkait rencana itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) telah mengirimkan data meliputi sejumlah 1.850 orang pekerja sektor transportasi darat ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah
Ketua Organda Solo, Joko Suprapto, mengatakan saat ini Organda masih menunggu respons dari pemerintah maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda seusai menyerahkan data itu.
Ia mengaku masih ada beberapa perusahaan bus yang belum menyerahkan data sebagai syarat penerimaan bantuan.
“Realisasinya kapan belum tahu, nanti akan coba kami susulkan perusahaan bus yang belum mengirim data. Kalau BST masuk dalam Organda. Tetapi karena BST itu ranah perkotaan kami serahkan ke kota saja,” kata Joko.
Ia menambahkan setelah berlaku larangan mudik, bus lintas provinsi saat ini tidak beroperasi. Hal serupa juga terjadi pada bus pariwisata yang sudah lama tidak memperoleh pesanan.
Menanggapi terkait BLT, Sadad menyatakan PT. BST turut mengirimkan data sebanyak 50-an kru dan karyawan untuk memperoleh bantuan selama tiga bulan itu. (lna)
Leave a Reply