Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

29.521

30.514

2%

Kasus Baru

703

993

41%

Update: 6 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Koruptor Tak Bisa Dibebaskan Dengan Alasan Covid-19, Perlu Revisi PP Dulu

Ilustrasi | Foto: radarcirebon.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Narapidana kasus korupsi alias koruptor tak bisa ikut mendapatkan remisi dan pembebasan khusus karena alasan wabah Covid-19, karena dasar aturan hukuman dan pembinaannya berbeda. Kalau narapidana (Napi) umum diatur dengan peraturan menteri hukum dan HAM, terpidana korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagaimana diketahui, ada pembebasan terhadap 30.000 narapida berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan 30 ribu napi tersebut dilakukan dengan pertimbangan tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara. Hal itu membuat lapas dan rutan rentan terhadap penyebaran virus Corona.

Menkumham, Yasona Laoly, mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (1/4/2020). Menurut Yasona, terpidana kasus korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.   Kalau hendak ikut dibebaskan, PP No 99 Th 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus direvisi dulu.

Kewenangan tersebut, ada di tangan Presiden. Karena itulah, Yasona mengusulkan revisi PP tersebut. “Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini. Kami akan laporkan ini di Ratas dan akan kami minta persetujuan Presiden soal revisi emergency ini bisa kita lakukan,” ujar Yasonna.

Sehari setelah Permenkumham ditandatangani, sudah ribuan napi dari berbagai lembaga pemasyarakatan dibebaskan. Sampai Rabu (1/4/2020) sore sebanyak 13.430 dari sekitar 30.000 narapidana telah keluar dari penjara ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di dalam penjara. “Mulai dari tadi pagi hingga sore ini tercatat sudah 13.430 Wabin di seluruh Indonesia yang keluar,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nugroho dalam konferensi pers, Rabu sore.

Nugroho menuturkan, sebanyak 9.091 warga binaan keluar melalui program asimilasi sedangkan 4.339 lainnya keluar melalui program integrasi. Kriteria ketat diterapkan dalam proses pembebasan tersebut, yakni, asimilasi hanya diberikan kepada napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana.

Dirjen Pemasyarakatan menargetkan, seluruh narapidana yang jumlahnya sekitar 30.000 orang tersebut sudah bisa keluar dari tahanan maksimal pada tujuh hari ke depan. “Pesan daripada pimpinan, dari Pak Menteri itu ya bahwa sedapat-dapatnya dalam 7 hari bisa dilaksanakan jadi nanti kurang lebih hari ketujuh teman-teman bisa melihat perkembangan lebih lanjut,” kata Nugroho.

Baca juga: 30.000 Narapidana Dibebaskan Tekan Penyebaran Corona

Menanggapi usulan Menkumham Yasona Laoly untuk membaskan terpidana korupsi melalui program asimilasi dalam kaitannya pencegahan Covid-19, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, meminta agar aspek tujuan pemidanaan dan keadilan tidak diabaikan, meski pembebasan  dengan dalih kemanusiaan dapat dilakukan. “Itu yang perlu saya garis bawahi. Asal tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan berkeadilan. Ini kan bukan remisi kondisi normal, ini respons kemanusiaan sehingga kacamata kemanusiaan itu yang dikedepankan,” kata Ghufron, Rabu.

Namun KPK menyerahkan mekanisme revisi PP 99/2012 kepada Kemenkumham. Gufron memastikan sikap KPK bukan mendukung atau tidak, tapi memahami dan respons terhadap ancaman penularan virus Covid-19. “itu intinya, dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa mereka juga manusia yang masih memiliki hak dan harapan hidup,” ujarnya.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengingatkan agar wacana revisi PP 99/2012 dikaji secara matang dan jangan sampai memberikan jalan pintas bagi para koruptor untuk menghirup udara bebas. Sampai saat ini, kata Ali Fikri, KPK tidak pernah dimintai pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukan dalam perubahan PP tersebut. “KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.”

Menkumham Yasonna Laoly diketahui tidak hanya mengusulkan asimilasi bagi para koruptor. Napi lain seperti kasus narkotika,Nnapi asing, dan napi tindak pidana khusus yang dinyatakan sakit kronis, juga diusulkan untuk dibebaskan lewat revisi PP. Aasimilasi bagi napi narkotika, kata Menkumham, hanya akan diberikan jika memenuhi kriteria masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Dari data yang ada disebutkan, ada 15.422 Napi narkotika yang memenuhi syarat tersebut untuk diberikan asimilasi. Selanjutnya, pemberian asimilasi terhadap napi tindak pidana khusus (Tipidsus) yang dinyatakan sakit kronis oleh dokter pemerintah dan telah menjalani 2/3 masa pidana berjumlah 1.457 orang.

Mengacu dari aturan yang ada, yang termasuk dalam tindak pidana khusus (Tipidsus) adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pornografi. (wid)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*