Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

29.521

30.514

2%

Kasus Baru

703

993

41%

Update: 6 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pariwisata Terpuruk, Pelaku Perhotelan di Solo Minta Keringanan Pajak

Ilustrasi | Foto: net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap adanya keringanan pajak dari Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelamatkan usaha di tengah merebaknya Covid-19. Hal itu menyusul terpuruknya kondisi pariwisata saat ini dampak dari penyebaran virus corona di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Perwakilan Humas PHRI Surakarta Sistho A Srestho mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan keringanan pajak kepada Pemerintah Kota Solo, di antaranya relaksasi atau penangguhan jangka waktu pembayaran pajak.

“Kami sudah mengajukan permohonan kepada Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo agar dapat diberikan relaksasi jangka waktu tertentu pembayaran pajak,” kata perwakilan Humas PHRI Surakarta Sistho A Srestho di Solo, Senin.

Dikutip dari Antara, Sistho mengatakan dengan keringanan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Selain pembebasan pajak hotel dan restoran, untuk sementara waktu pihaknya juga meminta adanya penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). “Penundaan ini jika wabah Covid-19 pada saat jatuh tempo masih belum teratasi,” katanya.

Baca juga: Pembatalan Jadwal KA Jarak Jauh Diperpanjang Hingga Setelah Idul Fitri

Pembebasan lain yang dinilai bisa meringankan pengusaha di antaranya pembebasan pajak atau retribusi air tanah dan pemungutan sampah.

“Pada prinsipnya kami sebagai pelaku industri jasa perhotelan berharap permohonan ini dapat direalisasikan demi keberlangsungan usaha hotel dan restoran, terutama pariwisata,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pimpinan Pusat PHRI telah mengajukan permohonan relaksasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata.

“Tujuannya agar diberikan beberapa relaksasi pajak sesuai relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk membantu likuiditas pekerja,” katanya.

Selain itu, dikatakannya, juga relaksasi PPh Pasal 26 untuk memberi ruang likuiditas bagi usaha pariwisata, khususnya usaha hotel dan restoran.

“Kami juga mengajukan agar ada penangguhan pembayaran kewajiban perbankan, baik bunga maupun pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang diterima hotel dan restoran,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*