Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

26.940

27.549

2%

Kasus Baru

467

609

30%

Update: 2 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Bambang Kribo: Kenaikan TPP Guru dan Pembangunan SMP Negeri di Karimunjawa Jadi Prioritas

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam Musrenbangwil Wanarakuti dan Banglor di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (10/3) | Foto: dprd.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JEPARA – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mendukung upaya Pemprov Jateng untuk membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Karimunjawa, Jepara. Selain itu, penambahan tenaga pengajar dan peningkatan TPP bagi guru ASN di pulau itu juga menjadi prioritas yang harus segera direalisasikan.

Hal itu diungkapkannya dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Juwana Jepara, Kudus, Pati (Wanarakuti) dan Rembang-Blora (Banglor). Musrenbangwil itu digelar di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (10/3).

Untuk itu, Politikus PDIP ini meminta pemerintah provinsi dapat membicarakannya bersama DPRD mengenai anggarannya.

Selain itu, masih minimnya tenaga pengajar di Kecamatan Karimunjawa, Jepara menjadi salah satu aspirasi warga yang mengemuka  dalam musrenbangwil tersebut.

Untuk itu, dia meminta pemprov untuk mempertimbangkan adanya kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru ASN. Menurut dia hal tersebut layak dilakukan mengingat daerah tempat bekerja jauh dan terpencil serta transportasi yang sulit.

“Di Karimunjawa itu gurunya masih minim sehingga guru ASN butuh perlakuan khusus yakni TPP disana harusna lebih besar dibanding di kota. Karena, resiko kerjanya juga berat,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.

Dikutip dari lama dprd.jatengprov.go.id, dalam kesempatan itu, dirinya hadir bersama Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) 3, 4, dan 5 guna mengawal aspirasi masyarakat di wilayah itu.

Bambang juga meminta setiap kepala daerah dapat melakukan komunikasi aktif dengan DPRD. Karena, setiap anggota dewan itu juga memiliki tugas untuk mengawal pembangunan di dapilnya masing-masing.

Baca juga: DPRD Jateng Siap Kawal Pengentasan Kemiskinan Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto memberikan sambutan | Foto: dprd.jatengprov.go.id

“Untuk itu, komunikasi antar lembaga dibutuhkan. Hal tersebut juga menunjukkan kerja DPRD yang (kini) serius. Artinya, setiap kali musrenbang, kami (DPRD) akan diskusikan kembali,” tegasnya.

Dikatakannya, hasil musrenbangwil itu untuk kepentingan daerah saat menangani berbagai permasalahannya. Seperti mengurangi angka, pengangguran, meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami berpesan ke kepala daerah bahwa DPRD bersama Pak Gubernur sepakat Dana (anggaran daerah) Jateng digunakan untuk masyarakat agar Jateng sejahtera,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan setidaknya ada 282 aduan terkait pembangunan yang ada di wilayah Wanarakuti Banglor.

Dia menambahkan aduan itu disampaikan melalui dinas terkait dan media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram dalam beberapa bulan terakhir ini. Dari angka aduan itu, dinas setempat sudah memberikan respon/ jawaban atas laporan masyarakat tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada dinas yang langsung cepat merespon aduan itu. Kita berharap aduan tersebut segera diselesaikan. Saya berpesan mudahkan rakyat dengan melapor. Dan rakyat sendiri harus bertanggungjawab atas laporannya yakni dengan tidak hoax dan kalimatnya baik,” harapnya.

Ia memaparkan ada beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan di Wanarakuti Banglor. Diantaranya masih tingginya angka stunting (kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/ kerdil) di Kabupaten Jepara, Pati, dan Rembang. Kemudian, angka kemiskinan di Kabupaten Rembang dan Blora.

“Blora paling banyak aduan seperti kemiskinan, Rembang aduannya jalan buruk dan juga persoalan kemiskinan. Kemiskinan itu bisa diatasi dengan adanya investasi. Selain itu, harus ada inovasi untuk mengatasinya seperti beasiswa pendidikan dan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menangani 1 desa miskin,” katanya. (ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*