fbpx

Sah, Kini Arak Bali Dilegalkan Namun Tetap Dilarang Dikonsumsi Anak di Bawah Umur

 data-srcset
Arak Bali | Foto: beritabali.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, DENPASAR – Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Aturan itu membuat arak, tuak dan minuman tradisional Bali lainnya legal.

Legalisasi arak Bali itu diharapkan bisa mengangkat ekonomi rakyat. Koster menyebut Pergub ini telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah diundangkan pada 29 Januari 2020.

Pergub 1/2020 itu pun mengatur bahwa minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali hanya dapat dijual pada tempat-tempat tertentu di Bali, di luar Bali dan/atau untuk ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Arak, tuak, dan brem Bali dilarang dijual di gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan; tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan; serta tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

“Saya mengharapkan, dengan telah diatur dalam Pergub, maka minuman fermentasi khas Bali ini menjadi kekuatan ekonomi baru kita berbasis kerakyatan dan kearifan lokal Bali,” kata dia, saat menyosialisasikan Pergub itu, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (5/2) dikutip dari Antara.

Menurut Koster, Pergub yang terdiri dari IX Bab dan 19 pasal itu dilatarbelakangi oleh realitas bahwa minuman fermentasi khas Bali, seperti arak, tuak, dan brem Bali, merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Pulau Dewata.

“Ini perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ucapnya.

Ia mengklaim Arak dan tuak Bali sudah sangat terkenal. Namun, pengembangannya selama ini masih terhambat karena ada Peraturan Presiden yang mengatur produksi minuman beralkohol tradisional termasuk dalam “negatif list”.

Baca juga: Sah, Bali Miliki Universitas Hindu Pertama di Indonesia

“Untunglah ada jalan keluar, dengan mengaturnya dalam regulasi berupa Pergub,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu.

Bahkan, Koster berencana untuk menggelar Festival Minum Arak Bali. “Nanti siapa yang minum paling banyak dan tidak mabuk, itu yang menjadi juara,” katanya berseloroh.

Koster pun merinci ruang lingkup Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 itu meliputi pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan; kemitraan usaha; promosi dan branding; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; dan pendanaan.

Sedangkan pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali meliputi tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal; dan brem atau arak Bali untuk upacara keagamaan. Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Koster mengatakan Pergub tersebut membuat produsen, distributor, dan sub distributor minuman fermentasi ini harus memiliki izin.

“Semuanya harus legal, supaya nyaman semuanya. Saya memohon sekali, Pergub ini dijalankan dengan niat baik untuk jangka panjang masa depan kita semua. Jangan sampai disalahgunakan untuk cara-cara tidak sehat atau akal-akalan,” katanya.

Orang nomor satu di Bali itu pun menginginkan dengan adanya Pergub tersebut, maka tata kelola dari hulu sampai hilir bisa sehat dan benar.

“Hal ini sebagai upaya kita bersama membangun perekonomian yang sehat. Supaya jangan nanti malah menjadi objek yang dikejar oleh aparat hukum,” ujarnya. (lna)

Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *