Ngesti Pandawa

BKPM Tegaskan Harga Tanah di KI Tak Boleh di Atas Rp200.000/meter, Ini Alasannya

Ilustrasi | Foto: net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Pemerintah menegaskan harga tanah di kawasan industri (KI) tak boleh lebih dari Rp200.000/meter. Hal itu dilakukan untuk mendukung investasi dan percepatan pembangunan kawasan industri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan aturan tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi, agar harga tanah di kawasan industri (KI) tidak lebih dari Rp 200 ribu/meter, menyusul banyaknya masukan dari asosiasi dan pelaku usaha yang mengeluhkan harga tanah di KI melonjak tinggi.

“Sesuai dengan arahan Presiden, pembangunan ini tidak boleh dihambat-hambat. Jangan mempersulit perizinannya dan harga tanah tidak boleh lebih dari Rp 200ribu/m2,” ucap Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/1).

Sebagai informasi, pemerintah sedang mempercepat pembangunan KI Brebes, Jawa Tengah. KI Brebes dibangun untuk memberikan kepastian dan kemudahan investasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Percepatan pembangunan KI Brebes ini merupakan tindak lanjut Perpres No 79 tahun 2019.

Kementerian BUMN telah menunjuk PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebagai pengelola KI Brebes. PT KIW merupakan salah satu dari 6 BUMN yang ditunjuk untuk mengelola KI di Indonesia.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menjelaskan, banyak perusahaan China yang pindah ke Vietnam. karena harga tanah di sana murah dan ada kepastian insentif investasi.

“Permasalahan harga tanah yang tinggi akan mempengaruhi daya saing investasi Indonesia”, ujar dia.

Baca juga: Dukung Investasi, Kendal Permudah Izin Lingkungan Melalui OSS 

Untuk mengatasi lonjaknya harga tanah, perlu segera disiapkan site plan dan master plan sehingga dapat dilakukan penetapan lokasi (penlok) KI.

Sementara itu, sebanyak 39 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor usaha mendaftar sebagai penghuni Kawasan Industri Brebes (KIB). Puluhan industri berskala nasional dan internasional tersebut tertarik mendirikan pabrik karena menganggap Brebes merupakan daerah strategis dan memiliki beragam potensi.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, menyampaikan Pemprov Jateng siap menfasilitasi kebutuhan investor dan pemkab, sehingga pelaksanaan pembangunan industri di KIB berjalan cepat.

“Sampai November 2019, jumlah perusahaan yang sudah masuk daftar tercatat 39. Kami akan terus mendorong percepatan pembangunan KIB supaya dapat menarik investor sebanyak-banyaknya,” tuturnya dalam siaran pers, pada November lalu.

Pembangunan KIB merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo, untuk menjadikan Brebes sebagai kawasan industri baru yang akan mendorong tumbuhnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus upaya mengurangi kemiskinan.

“Keberadaan Kawasan Industri Brebes sebagai proyek strategis nasional ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja terutama warga Brebes dan sekitarnya, serta pemberdayakan lainnya,” katanya.

Taj Yasin yang berkeliling di lokasi KIB juga mengunjungi PT Bintang Indokarya Gemilang. Perusahaan yang memproduksi sepatu dengan merek Adidas itu telah beroperasi di Brebes sejak 2015, dengan jumlah karyawan mencapai 5.000 orang.
Sebanyak 60 persen karyawan merupakan warga Brebes dan sekitarnya, seperti dari Kabupaten Tegal dan Pemalang. Penetapan KIB menjadi peluang baru dan harus disikapi dengan berbagai langkah strategis, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*