Asiik, 2020 SMA, SMK dan SLB Negeri di Jateng Gratis

Ganjar didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam konferensi pers akhir tahun di Bandara Ahmad Yani, Semarang Jumat (27/12) | Foto: Humas Jateng
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut Pemprov Jateng akan menggratiskan biaya sekolah bagi SMA, SMK dan SLB Negeri di wilayah ini pada tahun ajaran baru 2020/2021. Program tersebut dibiayai APBD Jateng senilai Rp860,4 miliar.

“Tahun depan kami akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri. Mudah-mudahan, dengan program ini maka upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Jawa Tengah akan cepat terwujud,” kata Ganjar didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Pj Sekda Herru Setiadhie, dalam konferensi pers akhir tahun di Bandara Ahmad Yani, Semarang Jumat (27/12).

Pelaksanaan program ini, lanjut dia, harus mendapat dukungan dari seluruh kepala sekolah yang ada. Pihaknya juga akan mengawasi, agar di sekolah-sekolah negeri tidak terjadi banyak pungutan.

“Kami akan awasi, jangan sampai SPP-nya gratis, tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya,” tegas gubernur seperti dikutip dari laman jatengprov.go.id.

Tak hanya biaya pendidikan yang gratis, tahun depan Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin. Anggaran sebesar Rp14,6 miliar telah disiapkan untuk membelikan seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin.

Baca juga: Pengupahan Khusus Pekerja UMKM Diusulkan Masuk Dalam Omnibus Law

Sektor pendidikan lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) plus 10%.

“Kami juga akan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta sebesar Rp123,85 miliar, Bosda MA negeri dan swasta sebesar Rp26,5 miliar, insentif guru keagamaan dan lainnya,” terangnya.

Terkait kemiskinan, Ganjar menargetkan tahun depan angka kemiskinan di Jawa Tengah turun menjadi satu digit, yakni 9,8 persen. Untuk itu, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi yang miskin dan program lain akan terus digenjot.

“Kami butuh dukungan semua pihak, agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga berharap, program pendampingan satu SKPD satu desa miskin dapat diterapkan di Kabupaten/Kota,” jelas Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*