fbpx

Siap-siap, Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Bakal Dikejar

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak bisa lagi tenang jika memiliki tunggakan iuran. Pasalnya lembaga pemerintah tersebut bakal lebih intensif lagi dalam menagih tunggakan guna memperbaiki keuangan yang terus defisit setiap tahunnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan kebijakan ini akan segera diterapkan guna merespon kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan defisit keuangan perusahaan terjadi karena kesalahan pengelolaan iuran peserta mandiri.

“BPJS Kesehatan siap melaksanakan perintah presiden untuk memperbaiki tata kelola terkait tunggakan iuran,” katanya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (16/11).

Fahmi menyatakan saat ini pihaknya berencana penerbitan instruksi presiden (inpres) terkait sanksi bagi peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sedang kami bahas (untuk sanksi). Misalnya, untuk memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) nanti syaratnya harus bayar asuransi, lunasi BPJS dulu,” ucap Fahmi.

Ia tak merinci target penerbitan dari inpres tersebut dan tingkat kemajuannya seperti apa saat ini. Yang pasti, BPJS Kesehatan dan pemerintah sedang membicarakan soal syarat pembayaran mendapatkan pelayanan publik bagi peserta yang menunggak.

Baca juga: Tunggakan BPJS Capai Rp65 Miliar, RSUD Wongsonegoro Justru Lengkapi Instalasi Khusus TB

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membeberkan penyebab defisit BPJS Kesehatan ada pada peserta golongan mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Menurutnya, defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi meningkat lebih besar dari prediksi awal Rp 28 triliun menjadi Rp 32 triliun.

“Sebetulnya yang membuat bleeding itu PBPU yang jumlahnya 32 juta, yang lainnya itu sebenarnya enggak buat bleeding. Itu ada dua jenis PBPU yang jelita dan jelata,” ujarnya belum lama ini.

Mardiasmo menyebutkan, golongan PBPU yang saat ini tidak menjadi tanggungan pemerintah tengah di data kembali. Dengan demikian PBPU yang tidak mampu bisa menjadi tanggungan pemerintah dengan masuk ke golongan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kalau ada yang PBPU 3,5 juta yang sudah dikeluarkan Kemensos tinggal 29 juta. Jadi nanti tinggal PBPU yang mampu yang jelita tadi. Ini lah yang membuat defisit di BPJS tadi,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini hanya 50% dari total peserta PBPU yang taat membayarkan iurannya. Sedangkan sisanya hanya daftar BPJS saat membutuhkan layanan atau sakit. Dan saat mendaftar itu, penyakit yang dialami biasanya mahal sehingga membuat BPJS Defisit.

“PBPU ini hanya 50% saja yang bayar. Apalagi dia itu biasanya penyakit yang katastropik, yang membebani biaya,” tegasnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *