fbpx

Mendagri Bakal Evaluasi Pilkada Langsung, Ini Tanggapan Parpol

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melakukan evaluasi Pilkada secara langsung untuk mengetahui apakah masih relevan atau tidak setelah 20 tahun diberlakukan. Hal itu mengingat tingginya biaya yang dikeluarkan calon peserta pilkada.

Bahkan untuk menjadi seorang bupati harus memiliki modal hingga miliaran rupiah. Sehingga tak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi demi mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan.

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi,” katanya.

Menurutnya, perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif dan negatif pilkada langsung. Tito tak menjawab apakah kajian itu mengarah ke perubahan sistem pilkada menjadi penunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Lakukan riset akademik. Kami dari Kemendagri akan melakukan itu,” kata dia.

Tito mengaku akan menerima jika hasil kajian itu menyebut pilkada langsung masih lebih positif diterapkan. Namun, dia menilai perlu juga ada solusi untuk mengurangi tingginya biaya politik.

Sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kata Tito, dia merasa tak kaget dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah terduga korupsi yang selama ini marak terjadi. Tito menyebut biaya politik yang dibutuhkan oleh seorang calon bupati bisa mencapai Rp 30-50 miliar.

“Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT, penangkapan-penangkapan kepala daerah buat saya it’s not a surprise for me,” kata Tito. “Apa bener ‘saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa’, terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan sepakat untuk evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Mardani menilai, Tito harus lebih hati-hati membuat pernyataan.

“Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” ujar Mardani.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Tertibkan Pengelolaan Parkir Oleh Preman Berkedok Ormas

Mardani menjelaskan, Pilkada secara langsung selama ini memakan biaya politik yang tinggi. Apalagi sarat dengan politik uang. Tetapi, positifnya menurut dia hasil Pilkada kuat karena legitimasi langsung masyarakat.

“Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politic masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggungjawab langsung pada masyarakat. Untuk itu perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” imbuhnya.

Sementra itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendukung evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung karena menyebabkan biaya politik yang tinggi.

“PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudhoratnya,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangan resmi, Kamis (7/11).

Menurut Baidowi salah satu kelemahan Pilkada langsung adalah tingginya biaya politik. Hal ini menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika calon terpilih menjabat.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah. Kebanyakan korupsi yang dilakukan bermotif sama yaitu menutupi biaya politik yang tinggi.

“Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya,” ujarnya.

Baidowi menjelaskan evaluasi itu penting mengingat tujuan demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, melainkan menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *