fbpx

Jadi PNS di Jogja Ada Ujian Bahasa dan Aksara Jawa

Mari berbagi

JoSS, JOGJA – Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jogja nantinya harus bisa berbahasa Jawa dan aksara Jawa. Materi tersebut diusulkan masuk dalam seleksi penerimaan Calon PNS dan kenaikkan jabatan di lingkungan Pemda DIY.

Hal itu tertuang dalam Raperda Pelestarian Huruf dan Bahasa Jawa yang diusulkan Pemprov DIY kepada DPRD DIY.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Untung Sukaryadi mengatakan Bahasa dan aksara Jawa akan menjadi kebanggaan sekaligus menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Dengan memasukkan materi tersebut dalam ujian tertulis seleksi PNS dan kenaikkan Jabatan di wilayah ini, penguasaan terhadap Bahasa dan Huruf Jawa akan menjadi keharusan dan mengikat.

Menurutnya, jika tidak terikat , atau hanya dianggap sebagai budaya, orang belum tentu punya rasa handarbeni [rasa memiliki] terhadap bahasa Jawa, sehingga diperlukan aturan yang menjadi daya paksa.

“Kalau mau jadi dukuh tesnya harus bisa berbicara dan menulis aksara Jawa. Pegawai mau naik pangkat ASN harus bisa bahasa Jawa dan aksara Jawa. Mau masuk CPNS ada tes bahasa Jawa,” katanya seperti dikutip dari HarianJogja.com.

Baca juga: Jogja Raih Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tertinggi Se-Indonesia

Sepakat dengan Untung, Ketua Komisi D DPRD DIY Kuswanto bahkan menargetkan supaya raperda itu segera ditetapkan pada akhir tahun ini supaya bisa diterapkan pada 2020 nanti.

“Implementasi [pelestarian bahasa Jawa] di bawah enggak bakalan bisa selesai, kalau tidak seperti ini [penerapan aturan kemahiran bahasa Jawa],” ujarnya.

Namun, ada satu dari 14 pasal yang mendapat kritik dan saran dari Pakar Bahasa Jawa dari Institut Javanologi UNS Prof Sahid Teguh Widodo, yaitu pasal 4 ayat 2, yang berbunyi, “Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai pelengkap tidak mengesampingkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional.”

Bagi Sahid, kata ‘mengesampingkan’ kurang cocok utnuk dipakai makanya dikoreksi menjadi “Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional,” tutur Sahid. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *