JoSS, SEMARANG – Untuk kali pertama Kongres Perempuan Jawa Tengah I digelar. Mengangkat tema ‘Menguatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Adil dan Sejahtera’ dilaksanakan 25-26 November di Hotel UTC, Jalan Kelud Raya Semarang.
Kongres hari I akan dibuka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan keynote speech pada stadium general dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Gusti Ayu Bintang Darmawati yang akan memaparkan “Perspektif Perempuan Indonesia dalam Pembangunan”
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi mengatakan kongres ini bekerjasama dengan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah, diikuti oleh organisasi dan komunitas perempuan, serta elemen masyarakat lainnya.
“Sejumlah pencapaian penting dalam bidang demokrasi, perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender yang dinikmati perempuan saat ini bukan otomatis didapatkan setelah Indonesia merdeka. Pencapaian tersebut merupakan hasil perjuangan panjang gerakan perempuan lintas kapasitas, kelompok, suku, agama dan pilihan politik,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/11) malam.
Mengingat pentingnya pembahasan permasalahan perempuan, sebelumnya, pernah dilaksanakan Kongres Wanita I di Yogyakarta, Kongges Wanita II di Jakarta dan Kongres Wanita III di Bandung.
Kongres I, II dan III menghasilkan banyak rekomendasi penting untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perkawinan/ keluarga, hak memilih dan dipilih (politik), kekerasan dalam rumah tangga (poligami) dan kekerasan seksual.
Bahkan ikrar persatuan organisasi perempuan yang dibacakan peserta Kongres Wanita I pada tanggal 22 Desember 1928 diperingati sebagai Hari Ibu.
Baca juga: Miris Angka Perceraian di Semarang Capai 2.634 Kasus, 75% Penggugat Perempuan
Saat ini, kata Dewi, sudah 91 tahun pasca Kongres Wanita I, atau sudah 74 tahun sejak Indonesia Merdeka, atau sudah 21 tahun reformasi. Berbagai masalah kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi.
Kemiskinan perempuan, ketidaksetaraan upah dan kesempatan pekerjaan, kekerasan dan perdagangan perempuan, perkawinan anak, kematian ibu dan rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen dan dalam pembangunan merupakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh perempuan.
“Untuk itu Kongres Perempuan Jawa Tengah I perlu dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah perempuan saat ini,” bebernya.
Dewi menunjuk contoh, di Jawa Tengah dari tahun 2015 – 2019 tercatat ada 8.640 perempuan yang melapor dirinya mengalami kekerasan berbasis gender. Kemudian lebih 50 % Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) di Jawa Tengah tidak memiliki akte nikah, 78 % bercerai karena mengalami KDRT, 40 % buta huruf serta 56 anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.
Dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019, hanya terdapat 22 anggota DPRD perempuan atau hanya sebesar 18,3 %. Padahal keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2019 tercatat sebesar 40,6 %.
“Untuk itu pasca pemilu kepala daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 dan Pemilu Presiden 2019, gerakan perempuan di Jawa Tengah memiliki tanggungjawab tidak hanya untuk mendiskripsikan apa yang terjadi, tetapi harus, melakukan konsolidasi gerakan sosial,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply