1.490 Personel Tim Gabungan Amankan Pilkades di 168 Desa di Pasuruan

Ilustrasi pengamanan | Foto: afederasi.com

JoSS, PASURUAN – Sekitar 1.490 personel yang berasal dari tim gabungan akan mengamankan pemilihan kepala desa di Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu, (24/11). Pilkades serentak itu diselenggarakan di 17 kecamatan yang seluruhnya terdapat 168 desa atau TPS.

Ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polres, jajaran Polsek, Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari 14 polres yaitu Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Blitar Kota, Blitar, Kediri Kota, Kediri, Mojokerto, Jombang, Madiun Kota, Madiun, Tulungagung, Trenggalek dan Ponorogo.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan tim gabungan tersebut untuk mengamankan pemilihan kepala desa di Pasuruan dengan kegiatan prempetif dan preventif.

“Dan BKO Brimob Polda Jatim 1 SSK 100 (seratus) Personel dengan bantuan penguatan personel TNI, Sat Pol PP, Linmas serta instansi terkait lainnya untuk mengamankan jalannya pemilihan kepala Desa serentak di wilayah hukum Polres Pasuruan,” ujarnya, belum lama ini.

Irsyad juga melihat proses pendewasaan demokrasi sedang berlangsung yang dimulai dari tahap transisi demokrasi, dengan belajar terhadap setiap prinsip-prinsip demokrasi.

“Dan melalui penguatan dan pematangan dasar – dasar dalam kehidupan berdemokrasi pada tahap pemantapan demokrasi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di tandai dengan akuntabilitas pemerintah,” kata dia.

Baca juga: Pilkades Serentak, Pemkab Lamongan Siapkan APBD Sebesar Rp 13,4 Miliar

Adapun apel dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait lainnya, sebelum di terjukan ke lapangan.

Selain itu, lanjut Bupati, ada beberapa pesan yang disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan seperti siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Sehingga dapat menampilkan jati diri Polri sebagai sosok penolong, sahabat, pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang jujur benar, adil, transparan dan akuntabel,” tuturnya seperti dikutip dari Liputan6.com.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga memetakan setiap kerawanan pemilihan kepala desa dengan deteksi dini dan mengoptimalkan fungsi intelijen yang didukung Kamtibmas sehingga mengetahui fenomena dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Sehingga setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan Kepala Desa, dapat diantisipasi sedini mungkin dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” kata dia.

Selanjutnya, perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilihan kepala desa, baik dari unsur TNI dan segenap komponen masyarakat. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*