fbpx Press "Enter" to skip to content

Pilkades Serentak, Pemkab Lamongan Siapkan APBD Sebesar Rp 13,4 Miliar

Selasa, 14 Mei 2019
Mari berbagi

JoSS, LAMONGAN – Guna pelaksanaan Pilkades Serentak yang akan berlangsung 15 September mendatang, Pemkab Lamongan siapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 13,4 miliar. Selanjutnya dana itu akan dibagikan bagi 385 desa di Lamongan.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan mengatakan, bahwa anggaran tersebut untuk Alat Tulis Kantor (ATK), surat suara, kotak suar serta honor-honor.

“Untuk dana dari APBDes menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing desa,” kata Agus, seperti yang dilansir dari detiknews.com, Selasa (14/5).

Pilkades serentak di Lamongan akan digelar pada September mendatang di 385 desa. Kades incumbent atau petahana harus mengambil cuti penuh apabila yang bersangkutan hendak maju atau mengikuti Pilkades tersebut.

“Kepala Desa (Kades) yang sedang menjabat dan berniat maju lagi atau mencalonkan lagi, maka ia harus cuti selama masa pendaftaran hingga hari H pemilihan,” ujarnya.

Pendaftaran bakal calon kepala desa telah dibuka pada 10-22 Mei 2019. Walau demikian, Agus menyebut bakal ada perpanjangan waktu pendaftaran jika calon kades dalam satu desa kurang dari dua.

Baca jugaKeren, Pilkades Sleman Bakal Terapkan Sistem E-Voting

“Jika dalam 20 hari ini Cakades masih kurang dari dua, maka Pilkades ditunda sampai batas waktu yang ditetapkan,” imbuhnya.

Namun jika dalam satu desa ada lebih dari lima Cakades, panitia akan melakukan seleksi berdasarkan lima kriteria. Yakni, berdasarkan lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, lama berdomisili di desa setempat, dan urutan pendaftaran sebagai calon.

Sebelumnya, untuk persiapan Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Lamongan, dilakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Korpri, akhir Maret lalu.

“Oleh karena itu kita perlu mengumpulkan seluruh BPD se-Kabupaten Lamongan. Karena BPD juga mempunyai peran yang penting pada saat Pilkades. Yakni membentuk panitia Pilkades dan bersama pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan Pilkades serentak. Sehingga dapat berjalan lancar dan kondusif,” pesan Heru Widi, seperti yang dilansir FaktualNews.co.

Di sisi lain, Heru Widi mengingatkan, bahwa anggota BPD dalam proses Pilkades harus bersikapt netral.

“Netralitas tersebut harus dijaga dan dijunjung tinggi. Selain itu BPD juga perlu memahami terhadap semua aturan dalam proses pilkades,” pungkasnya. (nug/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id