JoSS, SEMARANG – Pemerintah dinilai perlu memperkuat keamanan siber untuk memberikan rasa aman bagi warganet dalam menggunakan jaringan terkait pengoperasian Palapa Ring Timur atau tol langit yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Doktor Pratama Persadha mengatakan selain sangat mambantu optimalisasi potensi ekonomi, tol langit ini juga mengandung ancaman khususnya penyalahgunaan jaringan seiring makin banyaknya penduduk Indonesia yang mengakses internet.
“Ini pentingnya negara mengelola dan mengamankan data masyarakat. Apalagi, keberadaan Palapa Ring Timur ini akan mempercepat penambahan pemakai internet di Tanah Air. Bahkan, dia memperkirakan bakal tembus ke angka 200 juta di akhir tahun 2020,” katanya seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (15/10).
Ia lantas mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyebutkan hingga akhir 2018 pemakai internet di Tanah Air mencapai 171,1 juta warganet. Sebagian besar di antara mereka adalah generasi milenial.
Dominasi milenial ini, menurut Pratama, tentu akan membuat aktivitas ekonomi digital di Indonesia bagian timur terus bertambah, asal syaratnya infrastruktur harus siap terlebih dahulu.
Baca juga: Ini Lho Infrastruktur Langit yang Lagi Viral
Ia mencontohkan ojek daring dan ekspedisi pengiriman barang untuk mendukung marketplace (situs web atau aplikasi daring yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko). Keduanya tidak bisa berjalan jika infrastruktur dasar seperti jalan tidak ada atau sangat minim.
Oleh karena itu, lanjut dia, jaminan keamanan siber oleh Pemerintah harus dikuatkan. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa membantu pengamanan jaringan milik lembaga negara.
“Pengamanan juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sepanjang sangat diperlukan,” katanya.
Selain itu, kata dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, Pemerintah juga perlu hadir untuk memberikan jaminan stabilitas keamanan di wilayah timur Indonesia.
Ia menekankan, “Jangan sampai kemudian penyedia jasa internet atau internet service provider (ISP) takut untuk membangun infrastruktur dan mendatangkan sumber daya manusia (SDM) ke sana. (lna)
Leave a Reply