fbpx

Belum Berlaku, Larangan Peredaran Minyak Curah Dicabut

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Larangan penggunaan minyak curah yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun depan, batal diberlakukan. Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan peredaran minyak curah. Pembatalan larangan tersebut usai mendapat berbagai macam masukan dari industri juga masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kemenko Perekonomian mengatakan pembatalan tersebut dilakukan hingga ada pembahasan lanjutan dengan pihak-pihak terkait termasuk industri.

“Saya tanya Pak Enggar (Menteri Perdagangan) katanya itu akan dibatalkan. Pokoknya sedang dalam proses dibatalkan. Tidak pokoknya. larangannya batal dulu ya,” jelasnya, Rabu (9/10).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan akan melarang peredaran minyak goring curah eceran beredar di pasaran mulai 1 Januari 2020. Keputusan ini dikarenakan minyak goreng eceran tak memiliki jaminan kesehatan sama sekali sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.

Rencana ini sudah lama diterapkan, namun sempat mundur karena pengusaha tidak siap. Meski demikian, belum diketahui lebih rinci mengenai sanksi untuk pihak yang masih melanggar.

“Kita sepakati per tanggal 1 Januari 2020, seluruh produsen wajib menjual atau memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tak lagi mensuplai minyak goreng curah,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, pekan lalu.

Baca juga: Tarif Tol Bakal Naik di 18 Ruas Ini

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa rencana pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah eceran mulai 1 Januari 2020 tak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebab, nantinya yang akan berubah adalah sistem pengemasan.

“Tidak juga. Yang jualan itu tadinya ada minyak curah, nanti ke depan adanya kemasan berarti. Saya juga belum baca, tapi logikanya seperti itu,” ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Sementara itu, Mendag Enggartiasto Lukita menegaskan jika pemerintah tidak melarang masyarakat menggunakan minyak goreng curah. Hal yang sebenarnya, kebijakan minyak goreng kemas bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tersedia, terjamin kehalalan dan higinietasnya.

Bagi para pengusaha, memang diminta agar segera mengisi pasar dengan minyak goreng kemasan sederhana yang harganya tak boleh melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp 11.000 per liter.

”Konsumen dan umat harus terlindungi. Dan, harus tersedia produk yang dipastikan higienitasnya dan halal. Pemerintah masih tetap memberikan kesempatan untuk penggunaan minyak goreng curah, juga mempersilahkan bagi masyarakat yang masih mempergunakan migor curah,” kata dia. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *