Belum Ada Judul, RUU PKS Batal Disahkan

Ilustrasi | Foto: pantau.com/berbagai sumber
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak akan disahkan DPR pada periode ini. Penundaan itu beralasan lantaran waktu yang sempit karena menjelang akhir periode.

Dia menilai waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan anggota DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU PKS saat ini. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pnitia Kerja (Panja) terkait keputusan ini.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kami putuskan ditunda,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis pada Kamis, (26/9).

Politikus Golkar ini mengatakan pembahasan RUU PKS akan diselesaikan oleh anggota DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Anggota DPR saat ini bisa menangani RUU yang belum selesai setelah mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3).

Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan bahwa untuk pembahasannya, baik DPR dan pemerintah bersepakat untuk membentuk tim perumus (Timus) untuk RUU PKS. Timus baru efektif bekerja pada periode mendatang.

Baca juga: Catcalling, Bentuk Pelecehan Seksual Yang Sering Diabaikan

“Saya mendengar dari Ketua Panja P-PKS bahwa sampai saat ini untuk judul RUU saja belum ada kesepakatan. Sehingga tidak bisa diteruskan karena waktu yang pendek,” tegas  Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS Marwan Dasopang menyebut pemerintah dan DPR baru menyepakati pembentukan tim perumus (Timus) RUU PKS. Dia juga memastikan RUU PKS tak bakal disahkan anggota DPR periode sekarang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja antara Panja RUU PKS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9).

“Sekarang kesimpulannya tadi sudah ada kesepahaman untuk membentuk Timus. Kesepahaman untuk percepatan tata cara membuat, maka dibentuk Timus,” kata Marwan.

RUU PKS ini sendiri merupakan salah satu perundangan yang didesak untuk segera disahkan oleh para mahasiswa dan juga para aktivis perlindungan terhadap perempuan.

Sementara masih ada sebagian kalangan menentang pengesahan RUU ini karena karena menilai masih ada aturan yang pro seks bebas dan LGBT. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*