fbpx Press "Enter" to skip to content

Warga Kaliwungu Tolak Rencana Pendirian Peternakan Ayam

Selasa, 13 Agustus 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Warga Dusun Bubakan, Desa Mukiran, Kaliwungu, Kabupaten Semarang, menolak rencana pendirian peternakan ayam yang luasnya diperkirakan mencapai 4 hektare yang lokasinya tidak jauh dari kawasan permukiman tersebut.

Koordinator Paguyuban Dusun Bubakan Sehat, Mawardi, di Semarang, Selasa, mengatakan, penolakan tersebut lebih disebabkan oleh risiko ancaman kesehatan warga jika peternakan tersebut berdiri.

Ia menjelaskan total ada dua peternakan dengan luas masing-masing 4 ha yang akan berdiri di Desa Mukiran. “Empat hektare masuk di wilayah Dusun Bubakan, 4 ha lainnya di dusun sebelah,” katanya.

Ia menjelaskan penolakan tersebut bermula dari ketidakjelasan aturan yang dijadikan dasar pendirian peternakan berskala besar itu.

“Dalam aturan dijelaskan jarak minimal sekitar 1.000 meter. Tetapi dalam tiap sosialisasi disampaikan jarak dari permukiman hanya 250 meter, bahkan kurang dari itu,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa, (13/8).

Baca juga: Unnes Tolak Tudingan Kampusnya Terpapar Paham Radikalisme

Menurut dia, warga khawatir jarak yang terlalu dekat menyebabkan bau maupun limbah dari peternakan ayam tersebut akan mengganggu kesehatan mereka.

Ia menuturkan investor asal Boyolali yang akan mendirikan peternakan itu menjanjikan metode peternakan modern yang dinilai akan lebih peduli lingkungan.

Namun, lanjut dia, jarak yang terlalu dekat tidak memberikan jaminan kesehatan bagi warga meski pengelolaannya dengan sistem modern. Warga sendiri sudah memasang spanduk penolakan di sejumlah jalan masuk ke dusun tersebut.

Ia menambahkan ada 171 warga yang terdiri dari sekitar 65 keluarga yang menyatakan menolak pendirian peternakan itu.

Terpisah, Camat Kaliwungu Anang Sukoco membenarkan tentang adanya rencana pendirian peternakan ayam tersebut.

Namun, menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap sosialisasi karena memang perizinannya masih dalam proses.

“Kecamatan hanya memfasilitasi sosialisasi dengan masyarakat, proses perizinannya di tingkat kabupaten,” katanya.

Ia juga mengakui salah satu persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan rencana pendirian peternakan ini masih seputar aturan yang dijadikan dasar untuk pemberian izin. “Padahal kalau nantinya berdiri diharapkan bisa menyerap tenaga kerja,” tambahnya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id