JoSS, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku telah siap untuk menyambut pembangunan ibu kota baru, menyusul penetapan lokasi yang diumumkan Presiden Joko Widodo Senin,(26/8).
“Kalau kami semua siap. Masyarakat siap, Pemda siap. Dan kami akan lakukan koordinasi dengan Wali kota Samarinda, Balikpapan, dan Bupati PPU dan Kukar,” kata Isran di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Jokowi mengatakan berdasarkan kajian pemerintah, lokasi paling cocok untuk ibu kota baru jatuh di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur. Ia mengatakan ada sekitar 180 ribu hektare tanah negara di wilayah sekitar Bukit Soeharto itu.
Menurut Isran, lokasi persis yang dimaksud Jokowi untuk pembangunan ibu kota baru adalah di Kecamatan Samboja dan Sepaku Semoi. “Samboja itu adalah Kabupaten Kutai Kartangeara, dan Sepaku Semoi itu di Penajam Pasir Utara,” kata Isran.
Kedua wilayah itu memang saling berbatasan satu sama lain. Tak hanya itu, daerah tersebut juga berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Karena itu, Isran meyakini pembangunan ini akan membawa dampak positif, tak hanya bagi Kalimantan Timur saja.
“Ini suplai dari bahan baku bangunan seperti batu yang kualitas bagus. Saya yakin dampak positif sangat banyak bukan hanya Kaltim, namun beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur,” kata Isran, seperti dikutip dari Tempo.co.
Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Malaysia Bakal Lakukan Ini
Saat masih tahap studi, lanjutnya luas tanah yang dia tawarkan pada Jokowi adalah seluas 250 ribu hektare. Namun pada akhirnya, Jokowi mengatakan hanya 180 ribu yang kemungkinan akan digunakan untuk wilayah ibu kota baru.
Dari luas itu, Isran mengatakan masih ada beberapa pembebasan tanah yang akan dilakukan. Meski begitu, status tanah yang merupakan milik negara, membuat Isran yakin tak akan banyak masalah yang muncul.
“Pasti lebih murah karena itu milik negara. Otoritas penuh oleh negara,” kata Isran.
Sementara itu, terkait dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur proyek besar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mau banyak bicara banyak karena anggaran tersebut sedang dibahas. “Kami sedang bahas dengan DPR, nanti ya kita lihat saja,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Presiden menjelaskan sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun. Namun nantinya tidak semua itu dibebankan ke APBN.
Jokowi mengatakan hanya 19 persen dari total kebutuhan anggaran itu akan ditanggung APBN. Sementara itu sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.
Dengan begitu diharapkan pemindahan Ibu Kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak membebani anggaran negara. (lna)
Leave a Reply