JoSS, SEMARANG – DPRD Provinsi Jateng menjadi rujukan anggota legislatif daerah lain. Dalam beberapa hal, Jateng dinilai unggul dalam pengelolaan informasi masyarakat melalui program ‘Wadul’. Selain itu, daerah lain belajar ke Jateng terkait pengelolaan dana aspirasi dan pembentukan RKPD.
Belum lama ini, Rombongan Humas DPRD Provinsi Bali berkunjung ke DPRD Jateng untuk berdiskusi dan studi banding terkait pengelolaan informasi atau pengaduan dari masyarakat kepada anggota dewan.
Rombongan Humas DPRD Provinsi Bali yang dipimpin I Gusti Agung Alit Wikrama, Kabag Persidangan DPRD Bali disambut hangat Anif Maghfiroh, Kasubbag Publikasi Setwan Jawa Tengah.
Dalam diskusi tersebut terungkap, pihak DPRD Bali akan mengadopsi program Wadul atau mengadu yang merupakan program terkini dari DPRD Jawa Tengah. Program andalan yang yang dimiliki Jateng itu akan dirancang DPRD Bali dalam program yang hampir serupa yaitu program E-Mesadu.
“Iya saya tertarik dengan program Wadul ini. Nanti kita coba inovasikan serta kaji di DPRD Bali, kita terapkan dengan E-Mesadu sebagai salah satu pengaduan aspirasi masyarakat lewat online,” kata Gusti Agung Alit, belum lama ini.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta juga sempat meminta masukan DPRD Jateng terkait pengelolaan dana aspirasi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota Banggar DPRD DKI Abdul Rahman mengatakan pihaknya ingin belajar pengelolaan aspirasi masyarakat Jateng.
“Mengenai pokok permasalahan dari rembug RT/RW dan kemudian ke kelurahan sampai tingkat pemprov banyak sekali aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak terjangkau dalam musrenbang. Disini, kami ingin meminta masukan soal mengkombinasikan jalur normal dari jalur musrenbang,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, untuk persiapan Musrenbang 2020 masuk ke Musrenbang provinsi, pihaknya melakukan Musrenbang berbasis teritorinya. Di Jateng, ada 6 karesidenan untuk melakukan Musrenbang provinsi.
Baca juga: Jateng Kirim Perdana Biskuit ke Bangladesh
“Persoalan problem dari RT/RW dan seterusnya, kalau DKI anggarannya melimpah sebaliknya dengan kita yang masih bingung mencarikan anggaran tersebut. Karena, sesuai dengan usulan Musrenbang, sudah pasti anggaran kita membengkak 5 sampai 10 kali lipat dari kebutuhan yang seharusnya kita perbelanjakan,” kata Ahmadi.
Tak hanya itu, Jateng juga dinilai unggul dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Strategi penyusunan dan bagaimana melakukan koordinasi dengan dinas terkait menjadi hal yang ingin dipelajari oleh DPRD Kepulauan Riau.
Memimpin rombongan, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau, Amir Hakim memuji penyusunan RKPD 2018 Jateng selesai tepat waktu. Hal tersebut disampaikan saat menemui Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin di ruang rapat pimpinan Gedung Berlian, DPRD Jateng, Jalan Pahlawan. Semarang, Selasa (23/07).
Di sela-sela pertemuan, Amir Hakim menjelaskan, beberapa kendala dalam penyusunan RKPD yang saat ini belum juga selesai, salah satu kekurangannya adalah koordinasi antar-OPD.
“Banyak kendala yang kami temui dalam penyusunan RKPD 2018 saat ini belum juga rampung. Salah satunya kurangnya koordinasi cepat antar OPD. Kami harap setelah belajar dari Jawa Tengah lewat draft yang disampaikan dapat mendorong dinas terkait untuk segera menyelesaikannya.” ujar dia.
Menanggapi, Sekretaris DPRD Jawa Tengah Urip Sihabudin memaparkan selesainya RKPD tepat waktu adalah kerjasama antar dinas terkait dalam menyusun draft tersebut. Draf tersebut diambil lewat data yang didapat dari pemerintah kabupaten/kota untuk disatukan lalu dirumuskan progam apa saja yang diperlukan dalam pembangunan daerah.
“Nantinya semua data yang dimasukan akan dijadukan draft usulan kepada pemerintah daerah provinsi bersama OPD tingkat provinsi. Bersama baik lembaga eksekutif dan legislatif juga dinas terkait merumuskan progam-progam pembangunan yang sesuai dengan usulan draft yang masuk,” terang dia. (ADV)
Leave a Reply