Aturan Baru Jual Beli Rumah Untungkan Konsumen

Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rolas Budiman Sitinjak menyebutkan terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah dinilai sangat menguntungkan para konsumen.

Dia menambahkan melalui peraturan baru tersebut, hak-hak konsumen lebih terlindungi. Pasalnya, sebelum adanya peraturan ini, banyak konsumen yang mengadukan adanya ketidaknyamanan dalam proses pembiayaan perumahan.

“Adanya peraturan ini akhirnya memberikan kepastian untuk para pembeli serta mampu menjaga haknya,” katanyam Minggu (11/8) seperti dikutip dari Bisnis.com.

Dia menuturkan, jumlah pengaduan masalah perumahan telah bertambah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebelum adanya peraturan baru ini.

Sebelum 2017, pengaduan masalah perumahan hanya berkisar 20—40 pengaduan dalam setahun, lalu pada 2017 meningkat sebanyak 281 laporan, kemudian meningkat pada 2018 hampir sebanyak dua kali lipat hingga 580 laporan.

Baca juga: Ngeri, Harga Tanah di Dekat YIA Capai Rp10 Juta/meter Persegi

Adapun, sejak kuartal pertama 2019 hingga awal kuartal kedua 2019 sudah mencapai 420 pengaduan tentang masalah pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) dan perumahan hingga sertifikat tanah yang dicabut.

“Ada ratusan masalah tentang aduan perumahan. Biasanya objek persoalan itu di pembiayaan, sertifikat yang masih menjadi tanggungan di bank lain dan lain sebagainya,” tuturnya.

Di sisi lain, Rolas mengapresiasi adanya pencabutan dua peraturan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Juali Beli Satuan Rumah Susun dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah

Menurutnya, dua peraturan tersebut dipandang kurang tegas dalam mengatur pengikatan jual beli rumah.

“Dengan peraturan Menteri PUPR [No. 11/PRT/M/2019] yang ini, jadi lebih menjamin pelaku usaha wajib memberikan perkembangan dan apabila melenceng dari kesepakatan, mereka akan mendapatkan denda, ini lebih menjamin haknya konsumen,” tutur Rolas. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*