Indonesia-Korsel Perpanjang Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur

Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi

JoSS, OSAKA – Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dalam bidang infrastruktur terus diperluas dan diperkuat. Sejumlah kontrak kerja sama yang telah dan akan berakhir tahun ini diperpanjang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transport (MoLIT) Korsel Kim Hyun Mee, mengusulkan perluasan lingkup kerja sama yakni perencanaan dan pengelolaan keselamatan publik, pengembangan infrastruktur cerdas untuk kotabaru, serta pengembangan intelligent transport system (ITS).

“Kami menyambut baik penawaran dari MoLIT untuk pembaharuan MoU mengenai kerjasama pengelolaan keselamatan publik yang berakhir pada 13 April 2019 lalu, khususnya di bidang keselamatan jembatan,” kata basuki, belum lama ini seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Pihaknya juga mengusulkan perluasan kerjasama juga mencakup perencanaan dan implementasi pengembangan infrastruktur kota baru berbasis konsep kota cerdas – berkelanjutan dan pengembangan Intelligent Transport System(ITS).

Pertemuan dengan Kim Hyun Mee menjadi agenda hari kedua kunjungan Basuki di Kota Seoul, Korea Selatan setelah kemarin menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council, penandatanganan MoU antara Perum Jasa Tirta (PJT) 2 dan K-Water, dan pertemuan dengan Presiden Korea International Cooperation Agency (KOICA) Lee Mi Kyung.

Topik bahasan lainnya adalah mengenai perpanjangan nota kesepahaman kerjasama di bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan kota cerdas yang akan berakhir pada Oktober 2019. Melalui kerjasama ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Korsel dalam pengembangan kota cerdas.

Baca juga: Indonesia-Korsel Tingkatkan Kerjasama Industri Strategis

Sementara dalam bidang Sumber Daya Air, kedua negara juga terlibat dalam kerjasama sejumlah proyek infrastruktur diantaranya pembangunan Bendungan Karian di Banten, serta dukungan dua ahli bendungan Korea Selatan untuk mensupervisi dan memberikan masukan dalam proses pembangunan 49 bendungan baru di Indonesia.

“Hal lainnya yang dapat kita pelajari yakni langkah-langkah pemerintah Korsel dalam perencanaan, desain dan implementasi untuk pengembangan infrastruktur Kotabaru Sejong yang akan menjadi pusat pemerintahan baru dengan melibatkan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Korea Land & Housing. Tentunya bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang juga sedang merencanakan pemindahan Ibukota,” jelas Basuki.

Pemerintah Korsel mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Di samping itu tempat tinggal warga kota juga didesain tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi. Kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Perdana Menteri dan kementerian telah pindah ke Sejong.

Kementerian PUPR juga menggandeng MoLIT melalui Korean Foundation dalam pengembangan kompetensi SDM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yakni program pengembangan SDM untuk pembangunan kota dan rumah berkelanjutan.

Sedangkan kerjasama dalam bidang jalan adalah pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Indonesia untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun 2020 mendatang. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*