Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

26.940

27.549

2%

Kasus Baru

467

609

30%

Update: 2 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Divonis 6 Tahun Penjara, Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman terhadap Wakil Ketua DPR RI non-aktif Taufik Kurniawan 6 tahun penjara. Selain itu, hukuman tambahan yakni pencabutan hak politik selama tiga tahun.

Putusan hukuman penjara tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara.

Hakim Ketua Antonius Widjantono menyatakan putusan tersebut merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan pengadilan dalam sidang di Semarang, Senin, dalam kasus penerimaan “fee” atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

“Menjatuhkan hukuman tambahan untuk tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 3 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya,” kata Antonius dalam putusan yang dibacakannya, Senin (15/7).

Pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah dalam memilih pejabat publik.

Baca juga: 3.240 ASN Dipecat Karena Kasus Korupsi

Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah merusak citra DPR dan mencederai kepercayaan masyarakat. “Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” katanya.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp4,85 miliar itu.

“Fee” sebanyak itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar.

Menurut dia, uang pemberian mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhannya Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto.

“Uang yang dalam penguasaan Rahmat Sujiato dan Wahyu Kristianto tersebut, maka secara hukum uang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*