fbpx Press "Enter" to skip to content

Indonesia – Filipina Finalkan Pembahasan Ratifikasi ZEE Bidang Kemaritiman

Senin, 24 Juni 2019
Mari berbagi

JoSS, BANGKOK – Indonesia dan Filipina merampungkan pembahasan ratifikasi perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Ratifikasi ini untuk memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum dan peningkatkan kerja sama di bidang maritim.

Presiden Jokowi saat bertemu presiden Duterte di sela pelaksanaan KTT ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, pada Sabtu (22/6) malam mengatakan pihaknya menyambut baik atas penyelesaian ratifikasi perjanjian batas zona ekonomi eksklusif tersebut, demi kebaikan dan kemajuan ekonomi di kedua belah pihak.

“Saya menyambut baik selesainya proses ratifikasi perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina,” katanya, seperti dikutip dari Tempo.co.

Menurut pernyataan pers Deputi Bidang Protokol. Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, persetujuan pemerintah Indonesia dan Filipina tentang penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif cukup monumental karena disepakati oleh dua negara kepulauan terbesar.

Kesepakatan ini akan menjadi contoh baik dalam penyelesaian garis batas maritim secara damai berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS.

Baca juga: RI-Jerman Perkuat Kerjasama Ekonomi

Selanjutnya, Jokowi menjelaskan pertukaran instrumen ratifikasi akan dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan Filipina pada Agustus 2019. Sehingga persetujuan ini dapat berlaku efektif dalam tahun ini.

“Pertukaran instrumen ratifikasi akan dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan Filipina pada Agustus 2019. Sehingga persetujuan ini dapat segera diimplementasikan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, setelah ratifikasi rampung maka selanjutnya adalah melakukan negosiasi landas kontinen kedua negara.

“Saya mengusulkan kiranya kita dapat menugaskan tim kita untuk segera memulai negosiasi Landas Kontinen,” ujar Jokowi.

Setelah membahas penyelesaian batas ZEE,  presiden Jokowi juga menyampaikan rencana kalangan swasta Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Filipina.

Presiden Jokowi juga memohon kepada presiden Filipina, Rodrigo Duterte agar produk instan kopi dan keramik asal Indonesia dikecualikan dari price based special safeguard. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id