JoSS, SEMARANG – Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono juga menyatakan optimismenya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Pihaknya juga telah menggagas layanan kesehatan seperti mesin atm.
Dia menambahkan dengan inovasi ini, warga nantinya dapat mengakses rekam medis dan berkonsultasi keluhan penyakit.
Optimisme tersebut salah satunya karena komitmen pemerintah dan wali kota dalam menyiapkan anggaran kesehatan. Rasio anggaran kesehatan jika dibandingkan APBD sebesar 6.1%, kemudian ditambah anggaran rumah sakit, sekitar 7%.
“Jadi total anggaran kesehatan Kota Semarang sebesar 13%, ini jauh melampaui ketentuan UU yang mensyaratkan minimal rasio APBD sebesar 10%,” ungkap Widoyono.
Dinas Kesehatan Kota Semarang pada saat ini telah memiliki sejumlah sistem serta aplikasi yang memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berbagai inovasi yang telah diluncurkan antara lain Pustaka (Puskesmas Tanpa Antrian Kota Semarang), Konter (Konsultasi Dokter), Ambulance Hebat, dan UHC (Universal Health Coverage).
Wali kota Semarang Hendrar Prihadi optimitis dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Semarang menjadi semakin baik, salah satunya dengan mengadopsi tren revolusi Industri 4.0. Oleh karenanya, ia menginisiasi berbagai inovasi pelayanan kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang.
“Perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan akan memudahkan pelayanan, baik melalui pemutakhiran hardware, perancangan software untuk dapat lebih sederhana digunakan, atau juga dengan membangun sistem kontrol pelayanan,” ungkap Hendi, dalam keterangan tertulis, belum lama ini.
Baca juga: Pakai Teknologi Canggih Dari Spanyol, Uji KIR di Semarang Tak Bisa Direkayasa
Dalam Rapat Kerja Kesehatan Kota Semarang di Hotel Pesonna Semarang itu, Hendi juga secara khusus menegaskan bahwa upaya pengembangan pelayanan kesehatan di Kota Semarang yang dikerjakan, semuanya memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat.
Selain itu, Hendi menekankan bahwa meskipun ia mendorong agar selalu ada inovasi yang baru dalam pelayanan kesehatan, bukan berarti lantas menjadi ‘kejar setoran’. Pasalnya Hendi mengingatkan jika kesiapan sumber daya manusia baik di dalam Pemerintah Kota Semarang maupun masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan, harus selalu menjadi pertimbangan terbesar.
“Maka sebelum melangkah terlalu jauh, pastikan aplikasi-aplikasi yang ada di Dinas Kesehatan hari ini, seberapa jauh dikenal masyarakat, pemakainya di Kota Semarang seberapa banyak. Itu harus menjadi evaluasi,” ujarnya.
Hendi mengatakan jika kemajuan pelayanan kesehatan di Kota Semarang tersebut tidak terlepas dari komitmen semua stakeholder dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Jadi rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, NGO, BPJS, PMI, Kepala Dinasnya semuanya mencoba memberikan yang terbaik. Semuanya berperan bagaimana pelayanan agar berlangsung dengan baik,” ungkap Hendi. (lna)
Leave a Reply