fbpx

Cak Nun: Gerakan People Power Dari Tokoh Segmented Tak Berguna

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Budayawan Emha Ainun Nadjib tidak percaya gerakan people power akan berhasil di Indonesia karena hanya akan mengakibatkan benturan horizontal. Dia menilai gerakan rakyat yang dimotori tokoh segmented tidak ada gunanya.

“Kondisi masyarakat Indonesia tersegmentasi, [people power] bisa efektif kalau Anda pahlawan nasional. Kalau hanya tokoh segmented tidak berguna,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan ada beberapa yang bisa mengubah atau menyadarkan manusia. “Pertama kalau ada bencana alam besar-besaran. Kedua endemi penyakit yang besar,” tambahnya.

Selanjutnya, kata dia, revolusi oleh pemimpinnya yang meliputi revolusi berpikir, revolusi mental, bukan people power. Ia menyebut people power terjadi saat kepemimpinan Presiden Soeharto. “Akan tetapi tujuannya sekarang hanya ingin menjadi menteri,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan. Dia mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah,” kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

Amien mengatakan akan menggerakkan masa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU. “Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan,” jelasnya.

Baca juga: Komunitas Ini Ajak Pemilih Muda Tidak Golput

Menanggapi hal itu, Bawaslu menyebut pihaknya memiliki fungsi pengawasan hingga penindakan pelanggaran selama proses pemilu.

Bawaslu itu diciptakan dan dibentuk dalam rangka untuk melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan serta penindakan selama proses ini, jadi itu bukanlah sebuah lembaga yang bukan hanya sekedar ada, tapi memiliki peran,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, belum lama ini.

Fritz mengatakan undang-undang telah mengatur mekanisme apabila terjadi berbagai jenis pelanggaran. Dia menyebut, tugas MK nantinya mengurus gugatan sengketa hasil suara. “Kalau di MK kan hanya fokus kepada sengketa hasil suara,” kata Fritz.

Dia menambahkan Undang-undang telah mengatur mekanisme bagaimana apabila ada pelanggaran terjadi baik itu pelanggaran etik, administrasi ataupun itu perselisihan mengenai hasil suara itu dibawa ke MK.

“Itu adalah mekanisme yang secara konstitusional yang telah dibentuk oleh undang-undang, mekanisme tersebut sudah disediakan apa bila ada kompelen-komplen yang terjadi selama proses, dan setiap tahapan itu ada mekanisme keberatannya,” sambungnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *