fbpx Press "Enter" to skip to content

Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketum PPP Atas Usul Mbah Moen

Minggu, 17 Maret 2019
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Romahurmuziy alias Romy.

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan penunjukan itu dilakukan setelah pengurus DPP PPP mengadakan rapat yang digelar pasca-penetapan Romy sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita juga menyepakati, pengurus harian bersama majelis yang hadir, untuk mengangkat Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum yang akan dikukuhkan dalam mukernas yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti,” katanya, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3).

Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Maimun Zubair mengusulkan nama Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan posisi Romahurmuziy. “Saya setuju kalau Pak Suharso jadi Plt,” kata Mbah Moen.

Mbah Moen mengatakan, semula para Wakil Ketua Umum PPP yang dicalonkan untuk menggantikan Romy, sapaan untuk Romahurmuziy. Namun, karena mereka tak sanggup dan ada beberapa yang tidak menghadiri rapat, akhirnya diusulkan nama anggota PPP, Suharso Monoarfa.

Alasan Mbah Moen merekomendasikan nama Suharso karena memiliki jabatan tinggi sebagai penasihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tepatnya, Suharso kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Mbah Moen berharap Suharso bisa membuat pemilu tetap berjalan tenang.

Suharso diangkat sebagai Plt Ketum PPP dengan berbagai pertimbangan, di antaranya pertimbangan Majelis Mahkamah PPP bahwa keberlangsungan organisasi partai harus dipertahankan, dan tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan.

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan, untuk mengisi lowongan jabatan harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga partai.

Reni menjelaskan, berdasarkan ketentuan AD/ART partai, wakil ketua umum yang semestinya menggantikan ketua umum. Tetapi, karena ada pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa Majelis Syariah, seluruh wakil ketua umum menyepakati pertimbangan majelis.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Syariah mengusulkan dan meminta kepada Bapak Suharso Monoarfa untuk menjadi Plt Ketua Umum DPP PPP dalam rangka menyelamatkan partai,” kata Reni.

Baca juga: Terima Rp300 Juta, Romahurmuziy Ditetapkan Jadi Tersangka Suap

Menurut Reni, fatwa Majelis Syariah PPP sesuai dengan ketentuan AD/ART Pasal 20 ayat 2 harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota, pengurus, dan badan otonom partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk tetap berada dalam satu barisan menjaga soliditas dan semangat berjuang bersama PPP.

“Dan mengamankan serta memastikan dalam Pemilu 17 April 2019, PPP tetap menjadi pemenang,” katanya

Para pengurus harian PPP bersama pimpinan majelis partai mengadakan rapat untuk membahas status pemberhentian Romy dari jabatan ketua umum, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Saat ini, rapat masih berlanjut dan belum ada keputusan final yang akan menggantikan Romy.

Romy sebelumnya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Bumi Surabaya, Jumat 15 Maret 2019. Penangkapan diduga berkaitan dengan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat maupun daerah. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id