Rogoh APBD Rp18 Miliar, Apel Kebangsaan di Semarang Disorot

Apel kebangsaan semarang
Apel kebangsaan Semarang | Foto: google
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Penyelenggaraan Apel Kebangsaan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Minggu (17/3) menarik perhatian sejumlah pihak. Pasalnya, agenda yang rencananya menghadirkan artis dan tokoh nasional ini menggunakan APBD sebesar Rp18 miliar.

Dalam website http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumuman lelang disebutkan nama tender “Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan” memiliki nilai pagu paket Rp 18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencananya, sejumlah tokoh yang akan mengisi orasi yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KH. Maimun Zubair, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, Prof Mahfud MD, KH Ahmad Daroji, Uskup Rubiatmoko (Keuskupan Agung Semarang), Pendeta Eka Laksa (PGI), Nyoman Suraharta (PHDI), Go Boen Tjien (Matakin) dan Pujianto (Walubi).

Artis nasional juga akan meramaikan acara yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.

Penyelenggara menyebut tidak akan ada kegiatan politik dalam acara tersebut yang diselenggarakan di Lapangan Simpang Lima tersebut. Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Achmad Rofai mengatakan diperkirakan peserta yang hadir sebanyak 130 ribu orang. Acara akan diamankan oleh 1.300 personel keamanan gabungan.

“Apel Kebangsaan ini akan melibatkan seluruh komponen yang ada di Jateng, seperti santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan dan kelompok difabel,” kata Rofai.

Kegiatan tersebut mendapat sorotan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan sebenarnya tidak mempermasalahkan apel itu. Hanya saja ada pengerahan ASN atau perangkat pemerintahan menjelang Pemilu memang harus dicermati.

Baca juga: Aroma Korupsi Di MXGP 2018, Motorcross Semarang 2019 Terancam Batal

“Apel Minggu, kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi pengerahan ASN, maupun perangkat-perangkat pemerintahan di hari-hari terakhir pemilu itu mesti dilihat dengan cermat,” kata Sudirman.

Terkait dana acara yang berasal dari APBD, menurut Sudirman harus digunakan untuk masyarakat keseluruhan, jangan hanya kelompok tertentu. Ia berharap acara tersebut tidak disisipi pesan memilih calon tertentu ya jadi perhatian.

“Kalau nanti terbukti dana APBD kemudian pesannya mengarah pada paslon tertentu, itu akan jadi perhatian,” pungkasnya.

Sementara itu Aktivis Omah Publik, Nanang Setyono mempertanyakan jika benar sumber dana adalah APBD murni 2019 seharusnya sudah disahkan 2018 lalu. Selain itu dari informasi yang didengar peserta akan didominasi ASN.

“Nilai anggaran Rp 18 miliar menurut kami terlalu fantastis jika hanya utk kegiatan pengumpulan masyarakat, apalagi menurut informasi kegiatan tersebut akan didominasi oleh ASN. Kami mempertanyakan sumber anggaran 18 M tersebut darimana? Jika bersumber dari APBD murni yang sudah disahkan pada 2018 lalu bagaimana dengan kegiatan apel ini yang perencanaannya dilakukan setelah APBD disahkan?” katanya seperti dikutip dari Detik.com.

Selain itu jika tujuan apel kebagsaan itu untuk kesuksesan pemilu, seharusnya penyelenggara adalah KPU. Anggaran sebesar itu, lanjut Nanang, harusnya digelondorkan untuk program yang lebih bermanfaat. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*