fbpx

Kuasa Hukum: Ahmad Dhani Harus Bebas

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Meski telah mendapat potongan hukuman dari yang semula satu tahun enam bulan menjadi satu tahun, ternyata tak membuat kubu Ahmad Dhani berpuas diri. Presiden Republik Cinta Managemen itu mengaku dirinya harus bebas, lantaran merasa tak bersalah.

Hal itu dikatakan kuasa hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko yang menyatakan tak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dalam putusan pengadilan tersebut, majelis hakim memangkas vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dari hukuman satu tahun enam bulan menjadi satu tahun penjara terhadap suami Mulan Jamela ini dalam kasus ujaran kebencian yang menjeratnya . Pihaknya tetap ingin Ahmad Dhani dibebaskan dari semua tuduhan.

“Harus bebas, target kami bebas. Sehari pun dinyatakan bersalah kami tetap berupaya hukum,” kata Hendarsam.

Pasalnya, pemangkasan hukuman artinya tetap menyatakan bahwa Dhani bersalah.

Baca jugaDivonis 1,5 Tahun Ahmad Dhani Langsung Ditahan

“Pada prinsipnya, ya kami akan tetap berupaya hukum. Kalau Mas Dhani tetap dinyatakan bersalah, artinya ini kan mengurangi vonis lamanya hukumnya. Artinya kan tetap pertimbangan hukumnya Mas Dhani masih dinyatakan bersalah,” ungkapnya.

“Yang kami uber kan bukan berapa lama ditahannya, satu hari pun ditahan kami tetap akan jalani upaya hukum,” imbuhnya. Berdasarkan putusan dengan nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, majelis hakim Pengadilan Tinggi menerima banding Ahmad Dhani dan memotong hukuman Dhani menjadi pidana selama satu tahun.

” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” tulis situs resmi Mahkamah Agung seperti dikutip Kompas.com, Rabu malam “Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” lanjut keterangan tertulis tersebut.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Ahmad Dhani atas kasus ujaran kebencian, pada 28 Januari 2019.

Hakim menilai, Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. (Wiek/lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *