fbpx Press "Enter" to skip to content

Dewan Ngaku Tak Pernah Ada Pembahasan Anggaran Apel Kebangsaan

Sabtu, 16 Maret 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengaku tidak pernah ada pembahasan dana untuk anggaran Apel Kebangsaan sebesar Rp18 miliar. Padahal jika merujuk pada sumber anggaran dari APBD 2019 pelaksananya Pemprov jateng dan Kesbangpol.

Dia menambahkan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbngpol) itu berada di Komisi A DPRD Jateng. Dia mengaku pada pembahasan APBD 2019 tidak disebutkan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk kegiatan tersebut.

Sriyanto menilai jumlah anggaran tersebut tidak proporsional di tengah kondisi masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah, uang belasan miliar yang bersumber dari APBD yang dipakai untuk menghibur rakyat itu langsung habis hanya dalan waktu satu hari.

“Itu anggaran dari mana, katanya dari Kesbangpol, itu kebetulan kami Komisi A belum pernah dengar itu, setahu saya belum pernah ada pembahasan khusus di dewan,” katanya, kepada JoSS.co.id, Sabtu (16/3).

Merasa tak ikut dilibatkan dalam pembahasan dana apel tersebut, politikus Partai Gerindra ini mengaku akan menanyakan pimpinan komisinya di DPRD.

Baca jugaRogoh APBD Rp18 Miliar, Apel Kebangsaan di Semarang Disorot

“Saya tidak tahu ada pembahasan itu, nanti akan saya tanyakan pimpinan di Komisi A, tapi setahu saya belum pernah ada pembahasan usulan anggaran untuk Apel Kebangsaan pada tanggal 17 Maret yang kurang sebulan Pemilu itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sriyanto juga mengaku tidak mengetahui jika kegiatan tersebut telah melalui proses pengadaan tender seperti tercantum dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang menyebut nilai tender sebesar Rp18 miliar dari APBD.

“Soal tender pengadaan mungkin sudah benar, prosedurnya melalui proses lelang, tapi saya melihatnya dari asas proporsionalitasnya, bahwa angka 18 miliar itu besar sekali untuk ukuran APBD Jateng,” ulasnya.

Dia menilai acara tersebut sarat bernuansa politis karena dilakukan sebulan menjelang pencoblosan. “Kalau itu apel kebangsaan kok menjelang pemilu, kenapa tidak pasa Agustusan, atau pas hari Kesaktian Pancasila? Anehnya diadakan bertepatan dengan agenda Debat Pilpres 2019,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan pentingnya diselenggarakan apel kebangsaan tersebut untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan kesatuan masyarakat Jateng. Terkait soal anggaran dia mengaku transparan.

“Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo, tapi yang jelas kami transparan soal anggaran. Kami harus menghadirkan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, ” katanya.

Sementara itu, Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Solo menilai apel kebangsaan sarat dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Untuk itu, Bawaslu diminta menginvestigasi terkait adanya dugaan kampanye terselubung.

“Kita lihat sebagian pembicaranya cenderung ke salah satu pasangan calon presiden. Kami minta Bawaslu menginvestigasi potensi pelanggaran UU Pemilu,” kata anggota TARC, Moch Aminnudin, Jumat (15/3).

Dia mengatakan potensi pelanggaran lainnya ialah adanya pengerahan massa dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anak-anak. Bawaslu juga diminta memantau persoalan netralitas ASN.

“Kami minta Bawaslu di daerah untuk mengklarifikasi kepala dinas dan ASN yang melanggar ketentuan. Kami juga minta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap acara tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga menyoroti adanya penggunaan dana APBD dalam apel kebangsaan itu. Sebesar Rp 18 miliar dana dikucurkan untuk mendatangkan artis-artis ibukota dan tokoh nasional. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id