Begini Cara Pemkot Madiun Dorong IKM Jadi Eksportir

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun telah memberi kemudahan regulasi dan perizinan bagi pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) agar bisa mengekspor produknya.

Ini sebagai bentuk fasilitas yang diberikan pemkot untuk mendorong dan meningkatkan kualitas usaha IKM agar bisa bersaing di pasar global.

Menurut Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) Kota Madiun, Maryanto, berdasarkan data, di 2017 ada 23.276 pelaku usaha IKM di Madiun.

Sedangkan, pada 2018 sebanyak 23.360 pelaku usaha. Dengan perincian 20.941 usaha mikro, 2.196 usaha kecil, dan 223 usaha menengah.

Puluhan ribu usaha IKM tersebut, ungkapnya, sangat memiliki potensi untuk berkembang dan menembus pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha.

Potensi itu, lanjut Maryanto, bisa ditingkatkan. Terlebih DPMPTSPKUM sudah memfasilitasi para pelaku usaha dengan kemudahan dalam memroses keperluan untuk pengembangan usaha. Di antaranya seperti prosedur ekspor, perizinan, promosi, hingga pemasaran.

Baca jugaTransformasi Madiun Menjadi Kota Pendidikan

“Jika mereka sukses, akan menjadi multiefek bagi para pelaku usaha IKM lainnya untuk segera mengikuti jejak,” kata Maryanto, seperti yang dilansir dari MadiunPos.com, Minggu (31/3).

Dari 23.360 unit IKM di Kota Madiun, tercatat dapat menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja dengan nilai produksi mencapai Rp 65 miliar per tahun. Dari puluhan ribu IKM tersebut, sebanyak 60 persen di antaranya merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang makanan olahan.

Salah satu produk unggulan yang diproduksi adalah sambal pecel, jajanan madumongso, kerupuk puli (lempeng), dan lainnya. Sisanya, produk unggulan kerajinan lain seperti batik, konfeksi, dan mebel.

Sementara Dinas Perdagangan Kota Madiun juga tak kalah mendorong para pelaku usaha IKM agar bisa merambah pasar global. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dinas Perdagangan di kota brem ini.

’’Selama ini penjualan lintas negara baru dilakukan melalui ekspedisi pihak ketiga (via TKI, Red),’’ ujarnya.

Pundjul meminta pelaku usaha IKM secara masif menggunakan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Pasalnya, fasilitas yang diluncurkan pemerintah bertujuan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan sehingga memacu produktivitas serta daya saing IKM.

’’Kami pun siap memfasilitasi para pelaku usaha IKM Kota Madiun untuk mengakses jejaring perdagangan seperti pameran, promosi, dan membangun jejaring eksportir,’’ paparnya. (nug/lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*