JoSS, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) tengah merumuskan formula penurunan tarif tol di lintas Trans Jawa. Menyusul protes dan masukan dari sejumlah pihak terkait tarif yang dinilai kemahalan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha terkait tarif tol yang dinilai mahal. Dia menekankan, pihaknya bersama operator akan mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan rumus yang tepat.
“Tim kecil BPJT dan Asosiasi Tol Indonesia sedang merumuskan berapa [besaran] yang bisa diturunkan dan apa kompensasinya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari bisa selesai baru nanti kami lapor ke presiden,” jelasnya, belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, lintas Trans Jawa kini sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer. dan sejak 21 Januari 2019 lalu sebanyak tujuh ruas mulai menerapkan tarif.
Untuk melintas di jalan tol Jakarta hingga Surabaya sejauh 760 kilometer, pengguna kendaraan golongan I dikenakan tarif Rp660.500. Sementara itu, kendaraan golongan II-III dan IV-V masing-masing Rp990.750 dan Rp1,2 juta.
Tarif tol di ruas-ruas baru sudah menerapkan kebijakan rasionalisasi tarif yang mana tarif tol paling tinggi dipatok paling tinggi sebesar Rp1.000 per kilometer. Kebijakan ini membuat tarif yang diterapkan lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).
Baca juga: Putera Mulya Operasikan Bus Tol Trans Jawa, Jakarta-Semarang Rp50 ribu
Basuki menyebut pemerintah belum menetapkan bentuk kompensasi bagi BUJT. Namun, sejumlah opsi sudah mencuat, antara lain opsi perpanjangan konsesi, insentif pajak, dan kompensasi tunai.
Dia menambahkan, pemerintah bakal memutuskan bentuk kompensasi yang paling bisa diterapkan segera. Penetapan tarif tol menurut Basuki tidak terlepas dari biaya investasi di setiap ruas. Dia menyebut, tarif tol di ruas-ruas baru akan lebih mahal dibandingkan dengan ruas-ruas yang sudah beroperasi.
“Jakarta – Cikampek cuma Rp200 per kilometer. Batang – Semarang Rp1.000 per kilomer. Ini kan jomplang. Jadi tergantung tahun investasinya,” tukas Basuki.
Sementara itu Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyebut penerapan tarif tol Trans Jawa untuk golongan V (kendaraan jenis truk) dirasa masih terlalu tinggi oleh pelaku usaha angkutan barang. Terutama oleh mereka yang tergabung dalam Aptrindo Jateng.
Wakil Ketua Aptrindo Jateng, Bambang Widjonarko mengatakan banyak sopir truk memilih tidak menggunakan jalur bebas hambatan itu.
”Banyak pemilik truk menyerahkan sepenuhnya kepada sopir sebagai mitra kerja untuk menentukan sendiri rute yang akan dilaluinya saat mengantar barang muatan. Sebagian besar dari kami memberlakukan sistem bagi hasil dengan sopir,” ujarnya.
Menurut dia, tak sedikit pemilik barang yang tidak peduli waktu tempuh. Karena itu, mereka tidak bersedia membayar ongkos muat tambahan untuk mengcover biaya tol agar barang lebih cepat tiba. (lna)
Leave a Reply