fbpx Press "Enter" to skip to content

Wapres dan Menhub Tak Setuju DP Nol Persen Untuk Kredit Otomotif

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak setuju adanya kebijakan uang muka atau DP (down payment) 0 persen pada kredit kendaraan bermotor yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya menilai, kebijakan ini berisiko tinggi pada industri pembiayaan.

Ketentuan DP 0 persen ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Aturan ini menghilangkan kewajiban pemberian uang muka terkecil sebesar 5 persen dalam kredit pembiayaan kendaraan bermotor.

Wapres JK menyebut bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar karena bisa turut melibatkan debt collector yang masuk untuk melakukan penagihan bila terjadi kemacetan proses pembayaran kredit.

“Kan ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu. Karena kalau DP 0, itu kreditnya bisa macet, dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector,” tuturnya, seperti dikutip dari Detikfinance.com, Senin (14/1).

Hal senada diungkapkan Menhub Budi Karya Sumadi yang menyatakan tidak sepakat dengan aturan tersebut. Dia beralasan, DP 0 persen ini mengancam keberlangsungan industri pembiayaan barang modal atau leasing.

“Saya termasuk yang enggak setuju. Karena apa, karena ini menimbulkan risk. Risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya,” ujarnya.

Baca juga:Ā DPR Bentuk Pansus Selidiki Persoalan E-KTP, Begini Tanggapan Jusuf Kalla

Menurut dia pengadaan uang muka seharusnya tetap diadakan dalam proses kredit pembelian kendaraan bermotor. “Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab ya. Di depan itu ada uang muka lah,” ujar dia.

Seperti diketahui, pada pasal 20 peraturan tersebut mengatur uang muka kendaraan bermotor bisa 0% tergantung pada kondisi perusahaan pembiayaan atau leasing.

Berikut petikan aturan tersebut: Ayat 1, Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

(a) Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan

(b) Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan

(c) Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id