fbpx Press "Enter" to skip to content

Perceraian di Wonosobo Capai 2.298 Kasus

Mari berbagi

JoSS, WONOSOBO – Diduga lantaran faktor ekonomi dan pendidikan rendah, angka perceraian di Kabupaten Wonosobo meningkat. Tahun 2017 yang mencapai 2.278 kasus, meningkat pada tahun 2018 yang mencapai 2.298 kasus.

Bagian Humas Pengadilan Agama Wonosobo Arif Mustaqim menyebutkan, angka penceraian di Wonosobo memang masih cukup tinggi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, memang tercatat masih terdapat peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

“Pada 2017 perceraian ada 2.278 perkara dan pada 2018 perkara perceraian meningkat menjadi 2.298 kasus perceraian,” ungkapnya seperti dirilis Suaramerdeka.com.

Menurut dia, dari data perkara perceraian yang masuk, baik perkara gugat cerai ataupun talak, yang masuk sebanyak 2.298 kasus, pihaknya baru bisa menyelesaikan perkara sekitar 82 persen.

“Jumlah sebanyak 2.298 perkara perceraian yang masuk tersebut, tidak semua kasus bisa diselesaikan. Karena memang ada yang sampai mediasi dan ada yang sudah kita panggil, ternyata banyak yang tergugat ghoib,” beber dia.

Pasalnya, kata dia, sejumlah tergugat ternyata memang tidak di tempat, sehingga saat mendapat panggilan dari pihak pengadilan mereka tidak merespon. Baik mereka masih di luar negeri maupun di luar kota, namun belum bisa terdeteksi.

“Ini tidak bisa ditindaklanjuti karena banyak tergugat atau termohon ada di luar negeri dan tidak tahun tempatnya di mana, atau pindah ke luar kota tetapi tidak diketahui tempatnya,” terang dia.

Baca jugaPasar Wonosobo Tak Ada Beras Medium, Begini Kata Mendag

Lebih lanjut disebutkan, setelah adanya permohonan dari penggugat atau pemohon, secara aturan memang pihaknya harus memanggil termohon atau tergugat melalui media massa selama empat bulan dengan dua kali panggilan.

Jika tidak ada tanggapan, maka proses belum bisa diselesaikan. Hal itu dinilai memang menyebabkan perkara perceraian yang tidak bisa terselesaikan setiap tahunnya masih cukup banyak, yakni antara 15-20 persen.

Selain mengenai kasus perceraian, pihaknya juga telah memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin di bawah umur sebanyak 139 kasus. Permohonan dispensasi tahun ini relatif menurun dari 2017 lalu yang mencapai sebanyak 155 kasus.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi itu, karena sebagian besar yang mengajukan dispensasi nikah merupakan remaja yang telah melakukan hubungan terlarang hingga ia atau pasangannya hamil,” tutur dia.

Untuk kasus perceraian, rupanya bukan semata karena ketidakcocokan antara suami istri, tetapi karena sesuatu yang sebetulnya bisa direncanakan.

Seperti halnya faktor ekonomi, yang hingga saat ini menjadi salah satu penyebab ribuan pasangan suami istri mengajukan perceraian.

“Solusi untuk menekan laju perceraian, perlunya penguatan pendidikan kekeluargaan bagi pasangan yang akan atau baru secara intensif dan serius melakukan pernikahan,” imbaunya. (Wiek/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id