fbpx Press "Enter" to skip to content

Pengusaha Travel Umrah Tolak Kebijakan Saudi Terkait Rekam Biometrik

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kewajiban kelengkapan data biometric diterapkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi melalui kantor Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel di Indonesia sejak 17 Desember 2018 membuat pelaku usaha travel umrah dan haji rugi puluhan miliar.

Oleh karena itu, sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) menolak keras kebijakan Kedutaan Arab Saudi ini.

Sekretaris Jenderal PATUHI Muharom Ahmad mengatakan perubahan kebijakan itu membuat ribuan jamaah terlambat berangkat, sehingga tiket pesawat, dan pemesanan tiket hotel terpaksa dibatalkan oleh pihak travel.

Dia meminta VFS Tasheel perlu mengkaji lagi letak geografis Indonesia dan tipe masyarakat yang berangkat umrah. Berdasarkan catatan PATUHI, jumlah kantor VFS Tasheel saat ini hanya 34 yang berada di beberapa ibu kota provinsi. Namun, belum sampai pada wilayah terpencil.

Sementara itu, peserta umrah bukan hanya dari masyarakat kalangan menengah ke atas atau sedang, tapi juga menengah ke bawah yang tinggal di beberapa daerah terpencil.

“Jadi kan biaya lagi kalau harus ke kota untuk hanya kantor VFS saja. Kami ada upaya untuk menghentikan dulu pengiriman amaah umrah karena kondisinya serba tidak pasti, sudah memesan hotel lalu harus dibatalkan. Ini kan menimbulkan kerugian,” tutur Muharom.

Meski tak dipungkiri, jika perusahaan travel umrah dan haji harus berhenti memberangkatkan jamaah untuk umrah, maka perusahaa sebenarnya tetap akan merugi. Hanya saja, jumlahnya ditaksir lebih sedikit.

“Ya paling kami keluar biaya operasional untuk menggaji karyawan. Tidak ada yang harus kami ganti rugi karena tiket hangus misalnya,” tuturnya.

Dia memperkirakan sedikitnya 2.000 calon jamaah tertunda keberangkatannya akibat kebijakan ini, sementara itu denda pembatalan atau penundaan baik untuk tiket pesawat dan hotel menjadi tanggung jawab pihak travel.

Menurut dia, dalam tiga pekan terakhir, anggotanya merugi hingga Rp30 miliar rupiah, jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan implementasi kebijakan tersebut.

“Proyeksi kami total jamaah yang tertunda ada 2.000 orang, kalau terlambat kan jamaah tidak mau tahu, yang menangguh bukan VFS, tapi travel. Jamaah tetap minta diberangkatkan atau minta uang dikembalikan,” kata Muharom, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (3/1).

Baca juga: Pertumbuhan Bisnis Travel Umrah dan Haji di Solo Menunjukkan Tren Positif

Ia menjelaskan kerugian pelaku usaha terhitung dari harga tiket pesawat sekitar Rp12-Rp13 juta dan pemesanan hotel untuk satu sampai dua malam pertama sebesar Rp5 juta. Artinya, pelaku usaha setidaknya menanggung kerugian sebesar Rp15 juta per jamaah.

“Jadi, sebenarnya dengan kebijakan ini jadi banyak yang gagal berangkat,” sambung Muharom.

Sebagai salah satu penyelenggara jasa travel umrah dan haji, Muharom amat menyayangkan pemerintahan Arab Saudi yang mengubah aturan dengan kelengkapan data biometrik ini. Apalagi, animo masyarakat sebenarnya sedang tinggi saat ini.

“Karena cuaca terbilang bagus, jadi sebenarnya jumlah untuk umrah lagi banyak. Lalu ada aturan baru ini dan VFS Tasheel sebenarnya tidak siap,” ujar Muharom.

VFS Tasheel, kata Muharom, adalah perusahaan yang memfasilitasi perekaman data biometrik yang diutus langsung oleh Kedutaan Arab Saudi. Sebelumnya, jamaah umrah bisa melakukan perekaman data biometrik saat sampai di Jeddah.

“Nah karena di Jeddah antre panjang karena dari semua jamaah rekam di sana, jadi ke negara masing-masing. Ini bagus tapi VFS belum siap sebenarnya pelayanannya,” terang Muharom. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id