fbpx Press "Enter" to skip to content

Penerimaan Pajak Air Tanah Capai 98%

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari sector Pajak Air Tanah mencapai Rp8,85 miliar atau sekitar  98% dari target tang ditetapkan pada 2018 sebesar Rp9 miliar.

Menurut Kepala Bapenda Yudi Mardiana mengatakan hingga saat ini baru ada 400 Wajib Pajak (WP) air tanah yang melaporkan pajaknya. Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan mencari dan menelusuri para WP yang belum melaksanakan kewajibannya.

“Potensi wajib pajak di sector pajak air tanah ini sebenarnya sangat tinggi, namun hanya sebagian kecil yang melaporkan,” katanya kepada JoSS, co.id, belum lama ini.

Dia menjelaskan dari penelusuran di lapangan, penggunaan air tanah tanpa membayar pajak banyak ditemukan di hotel-hotel. Meski dalam pengurusan ijin penggunaan air tanah berada di ranah Pemprov Jateng, namun untuk pengurusan pajak diserahkan kepada Pemkot Semarang sebagai bagian dari PAD.

Pihaknya mengaku harus berhati-hati untuk menarik Pajak Air Tanah. Pasalnya, ijin penggunaan air tanah itu di ranah Pemprov Jateng.

“Karena pengambilan air tanah itu juga mempengaruhi struktur tanah juga,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan upaya pencapaian target untuk PAD sektor Pajak Air Tanah di 2019 pihaknya akan terus mengejarnya.

“Kesadaran WP kalau tidak ditemukan oleh petugas Pemkot Semarang, mereka sembunyi-sembunyi. Kebanyakan dari industry perhotel,” tuturnya.

Baca jugaHendi : Bayar Pajak Bisa Pakai Aplikasi Go-Pay

Karenanya pihaknya akan menindak tegas apabila masih menemukan pengguna air tanah yang tidak melaporkan ke Pemkot Semarang. Dari hasil penelusuran, kecurangan dari WP Air Tanah banyak ditemukan dengan cara menyembunyikan meteran pipa penyedotan air tanah.

“Ada yang nyimpan meteran di tumpukan rumput-rumput, ada yang dibawah bangunan semi permanen, kita terus telusuri karena itu kewajiban kita,” ujarnya.

Kabid Pajak I Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto, mengatakan jika ada beberapa pengecualian untuk penarikan pajak Air Tanah. Di antaranya adalah perumahan yang memiliki fungsi sosial untuk warga.

Agus menambahkan, saat ini banyak perumahan yang pengelolaan penggunaan air tanah masih dilakukan oleh para pengembang.

“Kalau perumahan itu biasanya banyak unsur sosialnya. Mungkin tarifnya berbeda. Lebih murah daripada tariff PDAM dan itu masuknya ke unsur social,” katanya.

Seperti diketahui, Pajak Air Tanah merupakan salahsatu sumber PAD Kota Semarang dari 11 sektor pajak. Ke 11 sektor pajak tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, dan PBB. (gus/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id