JoSS, SUKOHARJO – Korea Selatan menjadi salah satu negara incaran para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Sukoharjo untuk bekerja di luar negeri. Selain gaji yang dijanjikan cukup menggiurkan, sistem kerja di negara ginseng tersebut tidak memberatkan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Bahtiyar Zunan mengatakan Selain Korea Selatan, dia mengatakan beberapa negara lain juga masih menjadi primadona bagi TKI Sukoharjo, di antaranya Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Dia menambahkan gaji di Korea Selatan bisa mencapai Rp200 juta/bulan dan peraturan kontraknya dinilai lebih fleksibel, khususnya jiga TKI ada keperluan mendadak untuk pulang ke Indonesia.
“TKI Sukoharjo banyak yang mulai tertarik kerja di Korea Selatan. Di sana gaji bisa mencapai Rp 20 Juta per bulan. Bila ada keperluan mendadak dan mendesak di Indonesia mereka bisa mengajukan izin. Lebih luwes jadi banyak yang nyaman di sana,” kata dia, seperti dikutip dari Solopos.com.
Baca juga: Ketemu Organda Kemenhub Bahas Kerjasama Bus Trans Java
Dia menambahkan berdasarkan Data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, tahun lalu, terdapat 224 warga Sukoharjo yang mengadu nasib ke luar negeri. Namun, dirinya tidak memerinci lebih lanjut jumlah TKI berdasarkan negara tujuan.
Para TKI tersebut diberangkatkan setelah melalui serangkaian proses sesuai syarat yang ada. Seperti paspor, cek kesehatan, dan pelatihan. Menurut dia sebagian besar mereka bekerja di industri manufaktur. “Ada yang bekerja kontrak di pabrik, mengurus rumah dan lain sebagainya,” katanya.
Lebih lanjut Bahtiyar menjelaskan penyaluran TKI dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja (LPK) yang terdaftar secara resmi oleh Pemkab. Sebelum memberangkatkan para calon TKI dibekali berbagai pelatihan yang mendukung pekerjaannya di luar negeri.
Dengan demikian para calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri terpantau oleh dinas. Saat ini berdasarkan data tercatat ada 20-an LPK resmi di Sukoharjo. Semuanya sudah didata dan diverifikasi kejelasannya. Hal ini menghindari aksi tipu-tipu yang merugikan pekerja.
Dia menjelaskan pemerintah juga memastikan kebenaran informasi perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan di Korea. Hal ini untuk meminimalkan risiko warganya dari kemungkinan penipuan atau kejahatan lainnya.
“Pernah ada yang mau ketipu beruntung kita ingatkan dan tidak sampai kejadian,” katanya. (lna)
Leave a Reply