JoSS, JAKARTA – Jelang debat perdana Pilpres 2019 pada Kamis (17/1) besok suhu politik kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden terus meningkat. Baik paslon 01- Jokowi-Ma’ruf maupun paslon 02- Prabowo-Sandiaga terlibat saling sindir terkait upaya pemberantasan korupsi.
Debat perdana capres-cawapres yang digelar di Hotel Bidakara dan disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu bakal mengusung tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.
Dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sendiri yang menyampaikan dalam pidatonya bertajuk Indonesia Menang, bahwa bila dirinya terpilih, Prabowo berjanji tidak akan mengizinkan intervensi bagi para penegak hukum, terutama dalam kasus pemberantasan korupsi yaitu anggota KPK.
“Kami akan pastikan tidak ada intervensi dan politisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air. Kami juga akan tingkatkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah,” ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1).
Hal ini mengacu pada penyelesaian kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan pada April 2017 yang hingga kini masih menggantung.
Sedangkan dari kubu Jokowi-Ma’ruf, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Ace Hasan Syadzily menyindir bahwa pasangan calon 02 memiliki rekam jejak dalam dunia bisnis yang patut dipertanyakan.
“Kunci dari pemberantasan korupsi adalah integritas dan rekam jejak. Pak Jokowi tidak punya beban terkait dengan konflik kepentingan terkait bisnis keluarga. Anak-anaknya justru jualan martabak dan pisang goreng. Sebaliknya sulit membayangkan akan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi,” ungkap Ace, Selasa (15/1/2019).
Baca juga: Simbol Nomor Urut Pilpres 2019: Jokowi Bersatu, Prabowo Damai
Hal ini diperjelas oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding yang menyatakan bahwa Prabowo-Sandiaga harus menjelaskan kepada publik terkait kasus korupsi yang menjerat PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini telah berubah nama menjadi Nusa Konstruksi Enjineering (NKE).
PT DGI/NKE merupakan korporasi pertama yang dijerat tindak pidana korupsi korporasi oleh KPK dengan perkara proyek Rumah Sakit Pendidikan Udayana serta wisma atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.
Dalam kasus ini, Sandiaga Uno sempat diperiksa KPK sebagai saksi walaupun sudah tidak lagi menjadi komisaris PT DGI.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebutkan saat ini sampai pada tahap finalisasi proses identifikasi undangan. Total, akan ada 500 undangan yang disebar.
Rinciannya, 100 undangan untuk masing-masing kubu, baik TKN maupun BPN, dan 300 undangan lainnya bakal diberikan KPU kepada para tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang yang relevan terhadap tema debat.
Wahyu menjelaskan, 300 orang tersebut terdiri dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, pemantau, dan LSM.
KPU juga mengundang Presiden ke-3 BJ Habibie, Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak ketinggalan, para mantan Wakil Presiden seperti Tri Sutrisno dan Hamzah Haz, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga turut diundang. (lna)
Leave a Reply