fbpx Press "Enter" to skip to content

Perlu Perlindungan Terhadap Pengemudi Ojek Daring

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Pertumbuhan bisnis jasa ojek daring/online makin pesat. Dalam perkembangannya sejak beroperasi ojek daring beberapa tahun lalu, harus diakui populasinya kian bertambah. Bahkan pertumbuhannya jauh melampaui pertambahan penggunaj jasa ojek online.

Iming-iming dari aplikator dengan pendapatan yang cukup besar (minimal Rp 8 juta) menyebabkan sebagian besar warga beralih profesi menjadi pengemudi ojek daring.

Pengemudi yang berasal dari tidak bekerja atau pengangguran tidak lebih dari 5%, cukup kecil.

Awalnya, pendapatan per bulan bisa minimal sesuai janji promosi, yakni Rp 8 juta per bulan. Bahkan, kala itu rata rata bisa di atas Rp 10 juta per bulan.

Akibatnya, makin banyak yang beralih profesi, sementara pengguna ojek daring tidak sebanding dengan pertambahan populasi ojek daring.

Dampaknya, terjadi penurunan pendapatan sekitar 40%. Sekarang ini, rata-rata pendapatan per bulan kurang dari Rp 5 juta. Sementara beban jam kerja meningkat, sudah tidak bisa lagi 8 jam sehari, harus di atas 10 jam, bahkan ada yang beroperasi hingga 12 jam.

Yang jelas keselamatan makin rawan dengan jam kerja di atas 8 jam. Belum lagi kekhawatiran terhadap upaya suspend dr aplikator yang bisa terjadi setiap saat, tanpa ada proses klarifikasi dari pengemudi ojek daring. Sungguh membuat suasana kerja sebagai pengenudi ojek daring jauh dari rasa aman dan nyaman. Dampaknya bisa berujung pada keselamatan juga.

Baca jugaPDIP Kerahkan Pasukan Elite Amankan ‘Kandang Banteng’

Walau sepeda motor bukan jenis transportasi umum, namun harus diakui keberadaanya sangat membantu mobilitas warga, di saat layanan transportasi umum makin menurun layanannya.

Berharap, pemda dapat membuat regulasi yang dapat mengatur penyelenggaraan angkutan sepeda motor daring di daerahnya.

Namun dalam perkembangannya tidak banyak daerah membuat regulasi yg bisa menjamin kesejahteraan dan keselamatan pengemudi dan pengguna jasa ojek daring. Masih minim, seolah kepaka daerah kurang peduli.

Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan khusus melakukan diskresi hukum dalam kerangka melindungi warganegara dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keselamatan selama beroperasi.

Caranya, dengan menentukan batas wilayah operasi, menetapkan batas tarif minimal, mempertimbangkan penerapan suspend dan menerapkan safety gear.

Tetapi hal ini bukan bararti menyetujui sepeda motor sebagai transportasi umum.

Tetap transportasi umum harus dikembangkan oleh pemerintah dengan segera secara masif ke seluruh pelosok Nusantara, supaya populasi ojek daring makin berkurang.

Harapannya, nanti sebagian pengemudi ojek daring dapat beralih ke usaha transportasi umum berbadan hukum itu. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id